Plat BK di Aceh, Cek Mada: BUMN dan BUMD Harus Berpihak ke Pajak Daerah

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Umum Koordinator Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Muhammad Mada atau yang akrab disapa Cek Mada, menyoroti penggunaan mobil berpelat nomor BK (Sumatera Utara) oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pengusaha seperti perusahaan tambang, perkebunan, distributor besar di Aceh.

Menurutnya, fenomena ini bukan hanya soal identitas kendaraan, tetapi juga menyangkut keberpihakan terhadap kepentingan fiskal daerah. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penting bagi pendapatan asli daerah (PAD). Namun, selama BUMN dan BUMD yang beroperasi di Aceh justru menggunakan kendaraan dengan pelat luar, pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah malah mengalir ke provinsi lain.

“BUMN dan BUMD itu harusnya jadi contoh. Kalau mereka tetap memakai mobil plat BK di Banda Aceh, artinya mereka membiarkan pajak kendaraan yang seharusnya masuk ke Aceh justru dinikmati daerah lain. Ini jelas merugikan Aceh,” kata Cek Mada kepada wartawan Dialeksis, Selasa (30/9/2025).

Ia menegaskan, keberpihakan pada daerah harus dimulai dari hal sederhana seperti registrasi kendaraan. Terlebih, BUMN dan BUMD sering kali menggunakan fasilitas publik Aceh, memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha di Aceh, serta memanfaatkan sumber daya lokal.

“Jangan sampai rakyat diminta bayar pajak tepat waktu, sementara lembaga sebesar BUMN dan BUMD justru tidak memberi contoh baik. Plat kendaraan itu simbol keberpihakan fiskal. Kalau usaha di Aceh, bayar pajaknya juga harus di Aceh,” ujar Cek Mada.

Kadin Aceh, kata dia, mendesak pemerintah daerah bersama pihak kepolisian untuk lebih tegas dalam menertibkan penggunaan plat luar oleh institusi resmi. Selain itu, BUMN dan BUMD diharapkan segera melakukan balik nama kendaraan agar sesuai dengan domisili operasional di Aceh.

“Ini soal komitmen bersama. Kalau BUMN dan BUMD mau serius membangun Aceh, jangan hanya bicara investasi besar. Pajak kendaraan pun harus jelas kontribusinya untuk daerah ini,” tutupnya. [arn]