.jpeg)
Akbar, seorang peternak ayam di kawasan Lam Ateuk, Kabupaten Aceh Besar sedeng memberi pakan Ayam. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Rencana investasi industri peternakan ayam terpadu senilai 120 juta dolar AS atau sekitar Rp2 triliun yang akan masuk ke Aceh mendapat perhatian dari kalangan peternak lokal.
Mereka berharap investasi tersebut benar-benar mampu memperkuat produksi unggas di daerah sekaligus menjawab persoalan mendasar yang selama ini dihadapi peternak, terutama soal pasokan pakan.
Akbar, seorang peternak ayam di kawasan Lam Ateuk, Kabupaten Aceh Besar, menilai kehadiran investor di sektor peternakan bisa menjadi peluang besar bagi pengembangan usaha peternak lokal.
Namun, menurutnya, persoalan utama yang hingga kini masih membebani peternak adalah tingginya ketergantungan terhadap pasokan pakan dari luar daerah.
“Bagus kalau memang ada peternak lokal yang berkembang dan ada investasi masuk ke Aceh. Tapi kendala kami memang masih di pakan. Pakan masih pasokan dari Medan,” kata Akbar saat ditanyain media dialeksis.com, Kamis, 14 Mei 2026.
Ia menjelaskan, biaya pakan menjadi komponen terbesar dalam usaha peternakan ayam. Ketika distribusi terganggu atau harga pakan naik, kondisi itu langsung berdampak terhadap biaya produksi dan harga jual ayam di tingkat peternak.
Menurut Akbar, selama Aceh belum memiliki industri pakan sendiri yang kuat dan berkelanjutan, peternak lokal akan terus bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Akibatnya, harga produksi di Aceh sulit bersaing dengan daerah lain yang sudah memiliki ekosistem peternakan terintegrasi.
Sebelumnya, Kadin Aceh menyampaikan bahwa pihaknya akan menghadirkan investor asal China untuk pengembangan industri peternakan ayam terpadu di Aceh dengan nilai investasi mencapai 120 juta dolar AS atau sekitar Rp2 triliun.
Ketua Umum Kadin Aceh, Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa investasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan Aceh, menjaga stabilitas harga ayam dan telur, mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus membuka peluang menjadikan Aceh sebagai basis industri pangan halal dan pusat ekspor di kawasan barat Indonesia.
Iqbal menyebutkan, persoalan utama Aceh saat ini bukanlah kelebihan produksi pangan, melainkan justru keterbatasan kapasitas produksi lokal, terutama pada sektor protein unggas dan industri pakan.
“Masalah Aceh hari ini bukan kelebihan produksi, tetapi kekurangan kapasitas produksi,” ujarnya.
Ia juga menilai tingginya harga ayam dan telur di Aceh selama ini dipicu oleh terbatasnya produksi lokal, tingginya ketergantungan terhadap pasokan luar daerah, belum terbentuknya industri unggas terintegrasi, serta mahalnya biaya logistik dan pakan.
Sebelumnya
