Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi.  Foto: doc BPH Migas. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai substitusi gas tabung. Langkah ini diambil menyusul tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang membebani anggaran negara.

Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengatakan pembangunan infrastruktur transmisi gas sudah mulai terealisasi. "Pipa dari Semarang ke Batang sudah dibangun untuk mengalirkan gas dari JTB dan Jawa Timur," ujarnya awak media , Minggu, 10 November 2024.

Menurut Iwan, pemerintah berharap jaringan pipa bisa tersambung dari Aceh hingga Jawa Timur. Dengan demikian, surplus gas di satu wilayah bisa didistribusikan ke daerah yang mengalami kelangkaan LPG.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta mengungkapkan perusahaannya menargetkan penyelesaian 400.000 Sambungan Rumah (SR) pada 2025. Program ini merupakan kelanjutan jargas yang dibangun sejak 2021 melalui skema investasi mandiri dengan nama produk GasKita.

"Hingga kini, PGN telah membangun dan mengelola sekitar 820.000 SR secara nasional," kata Harry. Volume ini setara dengan 83.000 metrik ton LPG per tahun.

Namun upaya konversi ke jargas masih menghadapi tantangan. Survei PGN menunjukkan 56 persen masyarakat masih lebih nyaman menggunakan LPG. Sementara 17 persen lainnya masih mempertimbangkan faktor harga, terutama bila dibandingkan dengan LPG bersubsidi.

Harry menegaskan PGN berkomitmen mengembangkan distribusi gas bumi sebagai energi alternatif yang terjangkau. "Ini sejalan dengan visi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Untuk mempercepat adopsi jargas, BPH Migas dan PGN menjalin sinergi dalam pengembangan dan pemanfaatan gas bumi. Kolaborasi ini mencakup upaya menjaga ketersediaan dan aksesibilitas gas bumi, dengan BPH Migas sebagai regulator dan PGN sebagai pelaksana di sektor hilir.