Menkeu menekankan bahwa kerja sama DEFA sangatlah penting dalam membangun pondasi perekonomian digital ASEAN ke depan. [Foto: Humas Kemenkeu/Andi Al Hakim]

DIALEKSIS.COM | AS - Salah satu pertemuan yang dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada rangkaian kunjungan kerjanya Washington, D.C. adalah pembahasan mengenai DEFA. DEFA adalah ASEAN Digital Economy Framework Agreement, sebuah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada 2023 lalu dan ditargetkan selesai pada akhir 2025.

Dalam keynote speech yang disampaikan pada Panel Discussion dengan tema Unleashing the Power of Digital Transformation to Enhance Connectivity in ASEAN tersebut, Menkeu menekankan bahwa kerja sama ini sangatlah penting dalam membangun pondasi perekonomian digital ASEAN ke depan.

“Adopsi DEFA ini akan menjadi tonggak perekonomian digital regional yang terbuka, aman, interoperable, kompetitif, dan inklusif. Termasuk menyiapkan peta jalan untuk mengakselerasi perdagangan digital, pengelolaan data, mendorong inovasi, serta meningkatkan produktivitas,” terang Menkeu.

Menkeu mengatakan bahwa pertumbuhan perekonomian digital di ASEAN diproyeksikan tumbuh hingga tiga kali lipat pada akhir dekade ini yaitu tumbuh dari sekitar $300 Miliar hingga hampir $1 Triliun pada akhir 2030. Penerapan DEFA yang efektif akan mampu meningkatkan proyeksi ini hingga dua kali lipat, hingga sekitar $2 Triliun.

“Indonesia sendiri terus mendorong implementasi kerja sama perekonomian digital di kawasan. Salah satunya melalui pembayaran lintas batas negara melalui QRIS yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Per Agustus 2023, pembayaran lintas batas ini sudah dapat digunakan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan yang paling terkini, Vietnam,” jelas Menkeu.

Namun, Menkeu mengingatkan bahwa perkembangan perekonomian digital ini bukan tanpa risiko dan tantangan. Salah satu contohnya adalah adanya fenomena pinjaman online yang sangat destruktif dan agresif. Kerja sama kawasan menjadi penting untuk menyelesaikan beragam permasalahan ini, mulai dari fraud, pencucian uang, hingga pendanaan terorisme.

“Saya harap, diskusi seperti ini akan menjadi batu pondasi kerja sama yang semakin kokoh di kawasan ASEAN. Agar semakin sejahtera dan maju bersama,” pungkas Menkeu. [*]