Rakor Pengendalian Inflasi di Kemendagri, Selasa (2/9/2025). [Foto: Puspen Kemendagri]DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan perhatian serius terhadap daerah-daerah yang angka inflasinya masih berada di atas 3,5 persen. Ia mengimbau pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dalam mengendalikan inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Tito menjelaskan, “Kita harus segera mencari penyebab inflasi tinggi di daerah. Apakah karena suplai yang kurang, jenis barang apa yang bermasalah, atau distribusinya yang macet. Hanya dua faktor itu yang biasanya menjadi penyebab utama.”
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara year on year pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen. Sementara itu, inflasi Agustus dibandingkan Juli 2025 mengalami deflasi sebesar 0,08 persen. Kondisi ini menunjukkan inflasi nasional masih terkendali, meskipun ada sejumlah daerah yang perlu mendapat perhatian khusus.
“Target inflasi nasional kita berada di angka 1,5 hingga 3,5 persen, karena di titik itu harga tetap terjangkau bagi konsumen dan petani maupun produsen juga masih mendapat keuntungan yang layak,” tambah Mendagri.
Untuk mengendalikan inflasi di daerah, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk melakukan intervensi, terutama pada komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi seperti bawang merah dan beras.
“Tugas kita memastikan distribusi dan pasokan komoditas penting ini lancar, sehingga harga tetap stabil,” kata Tito.
Pemerintah juga terus menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai langkah konkret menjaga harga tetap terkendali. [*]
.jpg)
.jpg)
Sebelumnya
.jpeg)