Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, tekanan harga terjadi seiring tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik. [Foto: dok. K-UMKM]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Lonjakan harga plastik akibat gangguan rantai pasok global mulai menekan kinerja pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor makanan dan minuman. Pemerintah pun menyiapkan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus menekan dampak kenaikan biaya produksi.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, tekanan harga terjadi seiring tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik. Saat ini, sekitar 55 persen kebutuhan masih dipenuhi dari luar negeri, dengan sebagian besar distribusi bergantung pada jalur perdagangan global yang terdampak konflik geopolitik.
“Nafta yang menjadi bahan baku utama plastik sebagian besar berasal dari kawasan Timur Tengah. Ketika terjadi gangguan distribusi, harga langsung terdorong naik dan ini berdampak ke pelaku UMKM,” ujar Maman, Jumat (10/4/2026).
Kenaikan harga tersebut sudah berdampak nyata di lapangan. Sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami penurunan omzet hingga 50 persen akibat membengkaknya biaya kemasan plastik. Padahal, sektor makanan dan minuman masih sangat bergantung pada kemasan berbahan plastik untuk menjaga kualitas dan distribusi produk.
Pemerintah merespons kondisi ini dengan menyiapkan langkah jangka pendek, salah satunya membuka alternatif pasokan bahan baku dari negara-negara yang relatif stabil. Upaya ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan baku sekaligus meredam lonjakan harga di dalam negeri.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong strategi jangka panjang melalui diversifikasi sumber bahan baku. Langkah ini mencakup pengembangan bahan alternatif berbasis sumber daya domestik seperti rumput laut, singkong, dan bambu yang berpotensi diolah menjadi bioplastik.
“Ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga peluang membangun industri yang lebih berkelanjutan dan berbasis potensi lokal,” kata Maman.
Meski demikian, pengembangan bahan alternatif masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi biaya produksi yang relatif tinggi. Pemerintah menilai, intervensi kebijakan diperlukan untuk mendorong permintaan dan memperluas pasar agar industri bioplastik dapat berkembang dan lebih kompetitif.
Ke depan, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian serta menggulirkan berbagai kebijakan pendukung, termasuk insentif penggunaan bahan ramah lingkungan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga daya tahan usaha, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional di tengah ketidakpastian global. [red]
Sebelumnya
