(Foto: BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan konsumsi jenis BBM tertentu (JBT) Solar hingga akhir tahun ini akan melebihi kuota sepanjang 2023. 

 Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, over kuota BBM subsidi itu disebabkan karena meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat tahun ini selepas pandemi Covid-19. 

 “Proyeksi dari realisasi sampai akhir tahun itu akan melebihi 3%-4%,” kata Erika saat konferensi pers akhir tahun BPH Migas di Sentul, Sabtu (30/12/2023). 

Erika mengatakan hitung-hitungan awal yang dibuat ihwal konsumsi itu lebih rendah dari realisasi permintaan masyarakat belakangan setelah pemulihan ekonomi tahun ini.

“Kerena memang adanya geliat ekonomi setelah pandemi, ekonomi itu tumbuh kegiatan masyarakat bertambah,” tuturnya. Adapun, realisasi penyaluran Solar subsidi saat ini telah mencapai 17,47 juta kiloliter (kl) atau 102,69% dari kuota tahun ini sebesar 17 juta kl.

Selanjutnya, realisasi konsumsi JBT minyak tanah sebesar 489.000 kl atau 97,89% dan Pertalite telah tersalurkan sebanyak 29,77 juta kl atau 91,43% dari kuota tahun ini di level 32,56 juta kl. 

Selain itu, pemerintah memutuskan untuk mengerek kuota Solar subsidi ke level 19 juta kl pada 2024. Kuota itu naik 2 juta kl dari alokasi sepanjang 2023 di angka 17 juta kl. 

 Erika mengatakan, lembaganya telah mengantisipasi kemungkinan lonjakan permintaan BBM subsidi itu di tengah kontestasi politik atau pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 2024 nanti. “Itu sudah diantisipasi karena 2024 ini kuota yang ditetapkan sudah jauh lebih banyak,” kata dia. 

 Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga mengajukan tambahan kuota Solar, minyak mentah, hingga LPG 3 kilogram untuk mengantisipasi kelebihan konsumsi akhir tahun ini. 

Direktur Utama (Dirut) Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menuturkan, usulan itu sudah disetujui Kementerian ESDM dengan penyesuaian tambahan volume dari prognosa awal yang disampaikan perseroan. Kementerian ESDM telah tengah mengajukan usulan kuota tambahan itu kepada otoritas fiskal. 

 “Ada beberapa dukungan atau permohonan support yang dapat kami sampaikan atau kami ajukan terkait dengan penyesuaian kuota,” kata Riva saat RDP dengan Komisi VII di DPR, Selasa (21/11/2023). [Bisnis.com]