FKDK BPD SI akan menggelar Munas dan Seminar Nasional di Semarang, Jawa Tengah, pada 2-4 Juni 2026. Foto: fot Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Semarang - Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dan Seminar Nasional di Semarang, Jawa Tengah, pada 2 - 4 Juni 2026.
Agenda tersebut menjadi forum penting bagi jajaran komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari berbagai provinsi untuk membahas penguatan peran BPD di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.
Sekretaris Umum FKDK, Bela Barus, mengatakan kegiatan ini dijadwalkan dihadiri sekitar 80 komisaris BPD dari berbagai daerah. Selain itu, forum tersebut juga akan dihadiri pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jajaran direksi BPD sebagai mitra kerja, serta Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK periode 2025“2026, Prof. M. Mas’ud Said, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Jatim.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal FKDK sekaligus merumuskan langkah strategis agar BPD semakin tangguh menghadapi tantangan ekonomi,” ujar Bela Barus dalam keterangan tertulis yang diterima Dialeksis.com.
Kegiatan Munas tersebut juga akan didahului dengan pidato kunci Gubernur Jawa Tengah selaku pembina BUMD Provinsi Jawa Tengah sekaligus tuan rumah pelaksanaan Munas FKDK BPD SI.
Dalam Munas ini, FKDK akan membentuk Tim 7 dan tim formatur untuk memilih serta memperkuat kepengurusan baru. Tim tersebut juga akan merumuskan langkah konkret FKDK dalam memperkuat fungsi pengawasan, nasihat strategis, dan tata kelola BPD ke depan.
Adapun Ketua Tim 7 dipercayakan kepada Prof. Dr. Gausyiah dari Bank Aceh.
FKDK menilai, dinamika ekonomi global yang tidak menentu, fluktuasi nilai tukar, tekanan harga energi, serta ketegangan geopolitik dunia dapat berdampak terhadap kinerja sektor perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah.
Karena itu, FKDK mengusung misi agar BPD semakin resilien, tangguh, adaptif, dan tetap kompetitif di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat.
Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK, Prof. M. Mas’ud Said, mengatakan keberadaan BPD harus terus diperkuat karena memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Menurutnya, para komisaris BPD sebagai advisory body memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan BPD tidak hanya sehat secara kelembagaan, tetapi juga mampu memberi kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
“BPD harus tetap menjadi lembaga keuangan daerah yang kontributif terhadap perekonomian daerah. Keberadaannya harus berdampak nyata, termasuk dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujar M. Mas’ud Said.
Ia menegaskan, FKDK akan mendorong penguatan internal organisasi, penataan pola kerja yang lebih strategis, serta transformasi BPD agar mampu naik kelas.
Transformasi tersebut, kata Mas’ud, mencakup penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan profesionalitas, serta perluasan peran BPD sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan di daerah.
“Ke depan, BPD harus semakin profesional, modern, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. BPD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar lembaga perbankan milik daerah,” katanya.
Melalui Munas dan Seminar Nasional di Semarang ini, FKDK berharap lahir keputusan strategis yang dapat memperkuat peran komisaris dalam menjaga tata kelola BPD, meningkatkan daya saing, serta memastikan BPD tetap menjadi instrumen penting pembangunan ekonomi daerah di Indonesia.
Sebelumnya