Ketua Apindo Aceh Soroti Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Dunia Usaha

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Aceh, Ramli SE, menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap sektor usaha, khususnya pariwisata dan perhotelan. 

“Perhotelan sudah melaporkan kepada kami. Bagaimana nanti di 2025 ini jika acara-acara perkantoran tidak lagi diperbolehkan digelar di hotel. Ini tentu akan berdampak besar pada sektor tersebut,” kata Ramli kepada Dialeksis.com, Sabtu (8/3/2025). 

Selain itu, Ramli juga menyoroti ketergantungan Aceh terhadap daerah lain dalam perdagangan. Ia menegaskan bahwa Aceh bukan daerah industri, sehingga sebagian besar kebutuhan masih didatangkan dari luar. 

“Kita ini daerah perdagangan, tapi hampir semua barang kita beli dari daerah lain. Ini harus dipikirkan serius,” ujarnya.

Menurut Ramli, Aceh memiliki potensi besar dalam industri minyak kelapa sawit (CPO), yang selama ini dikirim ke Sumatera Utara. 

“Kenapa kita tidak mampu membangun pabrik minyak sawit? Jika ada pabrik besar di Aceh, produksinya bisa mencukupi kebutuhan lokal, sekaligus menyerap banyak tenaga kerja,” kata ketua Apindo Aceh itu.

Menurutnya, selama ini Aceh seolah-olah “mengemis” kepada daerah lain untuk produksi CPO. “Kita beli minyak banyak dari Medan, padahal bahan bakunya dari Aceh. Kenapa kita tidak bangun sendiri? Jika ingin maju, kita harus mulai sekarang,” ujar Ramli.

Di sisi lain, Ramli juga menyoroti kondisi daya beli masyarakat yang menurutnya terus melemah. “Kami, para pengusaha, merasakan ini. Bahkan untuk kebutuhan pokok, masyarakat kesulitan membeli. Ini tugas pemerintah, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, salah satu solusi adalah mengajak para pengusaha Aceh yang sukses di luar daerah untuk kembali dan membangun kampung halaman. 

“Kami berharap orang Aceh yang punya modal di luar, ayo pulang, ayo bangun ekonomi Aceh bersama. Saya yakin pemerintah, terutama Mualem - Dek Fad, akan mendukung,” ujarnya. 

Selain dukungan dari pemerintah, Ramli menilai perbankan juga harus lebih proaktif dalam mendukung dunia usaha. “Tanpa dukungan perbankan, kita tidak bisa apa-apa. Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh harus benar-benar hadir untuk membantu dunia usaha,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengusaha dalam membangun ekonomi Aceh. 

“Presiden baru, gubernur baru, bupati baru, wali kota baru, ini momentum kita. Jangan sampai hanya menjadi penonton,” katanya. 

Ramli juga mengingatkan bagaimana Aceh pernah berjaya di sektor ekspor. Ia mencontohkan harga tinggi komoditas seperti kopi, coklat, dan cengkeh saat krisis ekonomi tahun 1998 yang membuat Aceh tidak terlalu terdampak. 

“Kita dulu bisa ekspor, orang Aceh luar biasa. Kenapa sekarang hilang? Pemerintah harus melihat ini sebagai peluang. Harus ada tim khusus yang fokus mengembangkan ini,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, pemilihan kepala dinas di bidang ekonomi ke depan harus dilakukan dengan seleksi ketat agar diisi oleh orang-orang yang benar-benar kompeten. 

“Kalau kita mau maju, harus dimulai dari orang-orang yang tepat di posisi strategis,” kata Ramli. 

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, ia menegaskan bahwa membangun ekonomi Aceh bukan tugas satu pihak saja. “Kita harus bersama-sama, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Kalau mau maju, ini saatnya,” tutupnya. [nr]