Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief. [Foto: dok. Kemenperin]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) angkat bicara soal kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di salah satu perusahaan produsen ban di kawasan Cikarang, Bekasi. Kemenperin telah memanggil manajemen perusahaan untuk meminta klarifikasi terkait kondisi yang memicu pengurangan tenaga kerja tersebut.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, pihaknya sudah menerima penjelasan dari perusahaan yang mengaku tengah menghadapi penurunan permintaan ekspor, terutama ke Amerika Serikat.
“Kami telah meminta klarifikasi kepada perusahaan mengenai isu PHK ini. Setiap proses penyesuaian tenaga kerja harus mematuhi ketentuan hukum dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi,” ujar Febri dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (5/11/2025)
Menurut Febri, perusahaan beroperasi di kawasan berikat dan sebagian besar hasil produksinya ditujukan untuk pasar ekspor. Ia menegaskan, Kemenperin meminta agar seluruh mekanisme ketenagakerjaan dijalankan dengan benar, termasuk konsultasi dengan serikat pekerja dan penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
“Kami mendorong dialog tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja agar setiap keputusan diambil secara adil dan mengedepankan kepentingan pekerja,” tambahnya.
Kemenperin juga menyiapkan langkah pendampingan, seperti program reskilling dan upskilling melalui Balai Diklat Industri (BDI), serta koordinasi dengan pemerintah daerah agar situasi tetap kondusif.
“Kami akan terus mengawal kasus ini dan memastikan seluruh proses berjalan transparan. Jangan berspekulasi sebelum verifikasi selesai,” tegas Febri.
Kemenperin menilai industri ban nasional memiliki peran penting dalam rantai pasok otomotif dan manufaktur, sehingga keberlanjutan sektor ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. [in]
Sebelumnya
