Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi. [Foto: dok. Kemenperin]
DIALEKSIS.COM | Makassar - Kebutuhan layanan pengujian dan sertifikasi halal di Indonesia terus meningkat, seiring dengan target implementasi penuh kebijakan wajib halal pada 2026. Menyikapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) aktif mendorong penguatan infrastruktur halal nasional, termasuk lewat sinergi antara laboratorium milik pemerintah dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) swasta.
“Kami secara aktif mengambil peran strategis dalam mendukung pengembangan industri halal nasional, termasuk dengan memperkuat kapasitas laboratorium halal di bawah BSKJI,” ujar Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi dalam pernyataan resmi yang diterima pada Sabtu (28/6/2025).
Menurut Andi, keberadaan laboratorium halal yang andal dan terakreditasi menjadi salah satu elemen penting dalam mempercepat proses sertifikasi yang kredibel dan terpercaya.
“Kolaborasi antara LPH dengan laboratorium pengujian sangat krusial dalam memperkuat sistem jaminan produk halal nasional,” imbuhnya.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah kerja sama antara Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) Makassar dengan PT Mutu Agung Lestari, LPH independen yang telah terakreditasi. Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan pada 10 Juni 2025 di kantor BBSPJIHPMM Makassar.
Efisiensi Layanan dan Akses UMKM
Kepala BBSPJIHPMM, Shinta Virdhian, mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses layanan halal bagi pelaku usaha, termasuk UMKM.
“Dengan memanfaatkan fasilitas laboratorium kami, proses pengujian halal akan lebih mudah diakses dan efisien. Ini adalah bagian dari solusi konkret terhadap tantangan implementasi wajib halal, terutama di luar Jawa,” ujar Shinta.
Laboratorium Halal BBSPJIHPMM telah dilengkapi fasilitas pengujian terkini seperti analisis DNA, deteksi turunan babi, dan uji etanol, serta didukung SDM bersertifikasi. Laboratorium ini juga berfungsi sebagai LPH Utama dengan ruang lingkup pemeriksaan yang mencakup makanan, minuman, jasa penyembelihan, jasa distribusi, dan jasa pengolahan.
Direktur Operasional PT Mutu Agung Lestari, Irham Budiman, menyambut baik kolaborasi ini. “Kami melihat BBSPJIHPMM sebagai mitra strategis yang memiliki kapabilitas teknis yang kuat. Kolaborasi ini akan membantu pelaku usaha, terutama UMKM, agar bisa mendapatkan sertifikasi halal secara lebih cepat dan hemat biaya,” katanya.
Kerja sama ini dinilai selaras dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekosistem halal yang terintegrasi dan inklusif di berbagai daerah. Kemenperin menargetkan Indonesia bisa menjadi pusat industri halal dunia dengan memperluas layanan halal ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau optimal.
“Kolaborasi ini menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun industri halal yang berdaya saing tinggi,” pungkas Andi Rizaldi. [red]
Sebelumnya
