Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (For - BINA), Muhammad Nur, SH. Foto: for Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (For - BINA), Muhammad Nur, SH, menyerukan kepada pasangan Mualem dan Dek Fad untuk mendukung penuh segala bentuk investasi yang masuk ke Aceh, sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. 

Menurutnya, pembangunan Aceh melalui dana swasta merupakan langkah strategis untuk mengangkat perekonomian daerah yang masih terjebak sebagai salah satu wilayah termiskin di Indonesia.

Muhammad Nur juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), khususnya Komisi III, untuk segera mendorong pembentukan task force investasi. 

“Task force ini penting agar ada ruang bagi semua pihak strategis untuk mengawasi dan memastikan investasi berjalan sesuai aturan, demi membangun Aceh dari ketertinggalan," tegasnya, Sabtu (7/12).

Ia menekankan bahwa setelah KPU menetapkan Mualem dan Dek Fad sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh, kebijakan yang mereka buat harus mencerminkan kepentingan semua komponen masyarakat, bukan hanya Partai Aceh (PA). 

“Dalam 100 hari kerja, mereka harus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Ekonomi rakyat tetap menjadi prioritas, melalui dana Otonomi Khusus (Otsus), APBA, maupun APBN,” ujarnya.

Namun, Muhammad Nur mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membatasi ruang investasi. "Program utama Presiden Prabowo, termasuk target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, harus menjadi perhatian serius. Investasi di Aceh harus dibuat aman dan nyaman untuk menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi bagi wilayah penghasil," jelasnya.

Ia juga menyoroti peran penting Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PEMA). 

“BPMA dan PEMA harus menjadi rumah produksi, bukan hanya perpanjangan tangan agen-agen besar di dunia investasi. Ini kesempatan bagi Mualem untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan yang mampu membangun Aceh, bukan malah menghancurkan apa yang sudah ada,” katanya.

Muhammad Nur menilai, retorika yang berlebihan atau emosional, seperti wacana pencabutan izin investasi yang sudah berjalan, dapat memberikan kesan buruk bagi investor nasional maupun asing. 

“Kesan bahwa Aceh di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fad anti-investasi sangat berbahaya. Kita harus ingat, Aceh masih menjadi daerah termiskin yang sangat membutuhkan investasi untuk bangkit,” pungkasnya.

For-BINA berharap pasangan Mualem-Dek Fad dapat berpikir besar dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menjadikan investasi sebagai katalis utama pembangunan ekonomi Aceh.