Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan “Forum Koordinasi Industri Pariwisata 2024” sebagai upaya memperkuat sinergi antar industri pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf). [Foto: dok. Kemenparekraf]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menyelenggarakan “Forum Koordinasi Industri Pariwisata 2024” sebagai upaya memperkuat sinergi antar industri pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf). 

Forum itu bertujuan untuk mendorong daya saing industri parekraf yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengidentifikasi peluang dan strategi usaha dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi.

Wamenparekraf/Wakabaparekraf, Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi penyelenggaraan Forum Koordinasi Industri Pariwisata 2024 yang mengusung tema "Membangun Sinergitas Industri Pariwisata untuk Meningkatkan Daya Saing". Forum itu dihadiri oleh perwakilan dari 49 asosiasi industri pariwisata serta kementerian/lembaga terkait.

"Ini adalah forum yang penting, apalagi kita sedang dalam proses transisi pemerintahan baru. Semoga para stakeholder pariwisata semakin kompak," kata Wamenparekraf Angela saat membuka "Forum Koordinasi Industri Pariwisata 2024" di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta.

Peranan Penting Industri Pariwisata

Industri pariwisata memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sebelum pandemi, pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah CPO. Pariwisata juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

"Pariwisata adalah sektor padat karya yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Manfaat ekonominya bisa lebih besar lagi ke depannya. Pariwisata juga mendukung pemerataan ekonomi di Indonesia karena dapat dilakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia," ujar Angela.

Menurut data terbaru dari World Economic Forum (WEF), peringkat Indonesia dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI) naik 10 peringkat ke posisi 22 besar dunia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 5,2 juta kunjungan, meningkat 23 persen dibandingkan periode sebelumnya.

"Sampai akhir tahun, kami yakin bisa mencapai target 12 juta hingga 14 juta kunjungan," ujar Angela.

Tantangan dan Peluang ke Depan

Angela menekankan bahwa tantangan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia akan semakin besar di masa depan, terutama dengan pertumbuhan yang tinggi di negara-negara ASEAN.

"Banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan, namun ini adalah momentum yang pas untuk mendorong sektor pariwisata menjadi kunci ekonomi Indonesia. Saya mengajak semua yang hadir di forum ini untuk bersama-sama mendorong pariwisata kita," kata Angela.

Diskusi dalam forum itu mencakup aksesibilitas dan konektivitas laut yang lebih ekonomis dibandingkan konektivitas udara, serta pembangunan ekosistem pariwisata yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada industri.

Sinergi dan Dukungan Kemenparekraf

Deputi Bidang Manajemen Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani, menjelaskan bahwa forum ini terdiri dari dua sesi diskusi: "Menuju Industri Pariwisata Nasional yang Berdaya Saing Tinggi" dan "Sinergi Pentahelix Wujudkan Industri Pariwisata Tumbuh dan Berkelanjutan".

"Narasumber akan menghadirkan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait, karena kepariwisataan Indonesia membutuhkan dukungan dari berbagai kementerian. Isu tenaga kerja, keselamatan, pajak, pemasaran, dan konektivitas juga ada di kementerian lain. Kemenparekraf ingin mendukung agar industri ini bisa tumbuh berdaya saing dan berkelanjutan," ujar Rizki Handayani.

Tanggapan Industri Pariwisata

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani, menyambut baik forum ini sebagai ruang untuk membahas upaya dan tantangan yang dihadapi industri pariwisata dalam mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

"Isu pengawasan dan penegakan regulasi pariwisata perlu terus diberikan input kepada pemerintah daerah. Contohnya, pertumbuhan vila di Bali yang tidak membayar pajak namun beroperasi, mengganggu dan meresahkan masyarakat," ujar Hariyadi. [*]