Wakil Ketua Umum Koordinator Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Muhammad Mada. [Foto: doc Dialeksis]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Umum Koordinator Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Muhammad Mada, yang akrab disapa Cek Mada, menyambut positif kebijakan terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia yang membuka peluang bagi Aceh untuk turut serta dalam pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) di wilayah laut sejauh 12 hingga 200 mil dari garis pantai.
Menurut Cek Mada, kebijakan yang tertuang dalam surat resmi Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia, Nomor T-465/MG.04/MEM.M/2025 tertanggal 23 Oktober 2025, merupakan bentuk nyata pengakuan pemerintah pusat terhadap kekhususan Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Kami di Kadin Aceh menyambut baik langkah ini. Ini bukan hanya sebuah kebijakan administratif, tetapi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi Aceh melalui sektor migas,” ujar Cek Mada kepada Dialeksis di Banda Aceh, Kamis (30/10/2025).
Ia menilai, keterlibatan Aceh melalui kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menjadi peluang besar bagi dunia usaha dan industri lokal. Namun demikian, Cek Mada mengingatkan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem bisnis daerah harus segera diperkuat agar Aceh tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
“Kita perlu memastikan bahwa kerja sama ini tidak hanya berhenti pada tataran administratif. Dunia usaha Aceh harus dilibatkan secara nyata dalam rantai nilai industri migas baik dalam penyediaan jasa, tenaga kerja, maupun dukungan logistik,” tegasnya.
Cek Mada juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Aceh melalui Sekda M. Nasir yang menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan Menteri ESDM dengan berkoordinasi bersama SKK Migas. Menurutnya, koordinasi ini akan menjadi fondasi kuat dalam membangun tata kelola migas yang transparan, profesional, dan berkeadilan bagi daerah.
“Kami di Kadin siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memfasilitasi keterlibatan pelaku usaha lokal. Kita harus memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor migas dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Aceh,” kata Cek Mada.
Sebagai penutup, Cek Mada menegaskan bahwa momentum ini harus dijadikan langkah awal menuju kemandirian energi dan ekonomi Aceh. Ia juga mendorong adanya forum bersama antara pemerintah, BPMA, SKK Migas, dan Kadin Aceh untuk membahas roadmap penguatan kapasitas industri daerah dalam mendukung sektor migas.
“Inilah saatnya Aceh bergerak bersama, dengan semangat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, sektor migas akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru bagi Aceh,” tutup Cek Mada. [arn]
Sebelumnya
