Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menggelar lokakarya bertajuk “Percepatan Implementasi Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah” sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. [Foto: Instagram @bpkaaceh]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menggelar lokakarya bertajuk “Percepatan Implementasi Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah” sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (20/4/2026) tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi terkait untuk merumuskan langkah strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Kepala BPKA, Muhammad Diwarsyah, mengatakan transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
“Digitalisasi pajak dan retribusi merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah sekaligus menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses masyarakat,” kata Diwarsyah dalam sambutannya.
Menurut dia, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi salah satu kunci dalam mendorong kemajuan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Melalui lokakarya tersebut, BPKA berharap dapat menghasilkan berbagai rekomendasi dan rencana aksi yang terukur guna mempercepat implementasi sistem digital yang terintegrasi.
“Kami berharap seluruh pihak dapat menyusun peta jalan yang jelas sehingga implementasi sistem digital berjalan selaras dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Aceh,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, peserta membahas sejumlah aspek terkait digitalisasi pajak dan retribusi daerah, mulai dari strategi penerapan, tantangan yang dihadapi, hingga solusi inovatif yang dapat diterapkan.
BPKA menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya ekosistem keuangan daerah yang modern, transparan, dan berbasis teknologi informasi sebagai fondasi pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan guna mendukung terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang modern, transparan, dan berbasis teknologi di Aceh.[*]
Sebelumnya
