Deputi BP Taskin, Dr Zaidirina, dan Sekretaris II Dewan Ekonomi Aceh, Dr. Nurlis Effendi. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November 2025 diprediksi akan meningkatkan angka kemiskinan di kawasan terdampak.
Menanggapi hal ini, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) bersama Dewan Ekonomi Aceh (DEA) mulai merancang sistem ekonomi dan sosial baru untuk masyarakat terdampak bencana.
Deputi BP Taskin, Dr Zaidirina, yang meninjau langsung kondisi di Pidie Jaya, mengatakan, banjir telah merusak lahan pertanian dan waduk, sehingga risiko kemiskinan menjadi nyata.
“Sudah pasti penduduk yang bermukim di kawasan yang terkena banjir akan terancam miskin,” ujar Zaidirina, Rabu (17/12/2025).
Diskusi dengan DEA menitikberatkan pada strategi penanganan kemiskinan setelah fase tanggap darurat. Ketua II DEA, Dr Rustam Effendi, dan Sekretaris II DEA, Dr Nurlis Effendi, menegaskan perlunya pemetaan ulang untuk menentukan langkah pemulihan yang tepat.
“Bencana ini mengubah kondisi di lapangan, sehingga data lama perlu diperbarui untuk merancang intervensi yang efektif,” kata Nurlis.
DEA sendiri sebelumnya telah melaksanakan Lokakarya Kemiskinan Aceh 2025 dan menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Namun, bencana banjir memaksa revisi strategi agar target tersebut tetap realistis.
Kesepakatan antara BP Taskin dan DEA fokus pada dua hal: penanganan kemiskinan akibat bencana dan pembangunan sistem ekonomi serta sosial baru yang lebih tangguh.
Zaidirina menekankan, kolaborasi ini memungkinkan DEA menjembatani dukungan Pemerintah Pusat untuk membantu Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran pasca-bencana.
“Langkah ini bukan hanya penanganan sementara, tapi upaya membangun ketahanan sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat terdampak banjir,” ujar Zaidirina. [*]
Sebelumnya
