Hampir 3 juta orang yang berasal dari Selatan Pulau Mindanao direncanakan akan memilih hukum baru, Senin (21/1) ini. (Foto: Mark Cristino/EPA)

DIALEKSIS.COM | Manila - Hampir tiga juta orang Filipina dari wilayah selatan yang mayoritas penduduknya Muslim itu akan memutuskan undang-undang baru yang akan menempatkan mereka di bawah pemerintah daerah yang jauh lebih otonom.

Jika suara "ya" menang, Bangsamoro, yang berarti bangsa Moro, akan menggantikan Daerah Otonom yang ada di Muslim Mindanao (ARMM), yang telah dikritik hanya sebagai nominal, dan gagal mengakhiri konflik kekerasan yang telah menyebabkan sedikitnya 120.000 orang mati selama lima dekade terakhir.

Di atas kertas, yang diusulkan Bangsamoro adalah unit politik yang lebih kuat dan mungkin lebih besar dari ARMM. Ini akan memiliki parlemen sendiri, beberapa kekuatan eksklusif yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah di Manila, dan bagian yang lebih besar dari pendapatan lokal.

Di atas segalanya, ini akan berarti akhir dari perjuangan bersenjata Front, dengan penonaktifan 35.000 tentaranya dan para pemimpinnya mengambil posisi dalam pemerintahan sipil yang baru.

Undang-undang yang diusulkan ini juga mendapat dukungan dari Presiden Rodrigo Duterte dengan juru bicaranya menegaskannya sebagai "undang-undang bersejarah dalam upaya kami untuk perdamaian abadi di Mindanao karena ini akan memperbaiki ketidakadilan historis yang dilakukan terhadap orang-orang Moro".

Dengan jumlah kira-kira enam juta, orang Moro dianggap sebagai minoritas di antara populasi Filipina yang lebih dari 100 juta.

Mereka terdiri dari sekitar selusin kelompok etnolinguistik yang berasal dari wilayah barat daya Mindanao, diikat bersama oleh praktik Islam mereka di kepulauan yang didominasi Kristen.

Sejarah prasangka dan penelantaran oleh pemerintah menjadi arus utama yang menyebabkan Moro menjadi salah satu daerah termiskin di negara itu. Lebih dari setengah populasi mereka hidup di bawah garis kemiskinan, menurut data pemerintah.

Pemberontakan Moro saat ini dimulai pada tahun 1969 dengan pembentukan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF). Dipimpin oleh dosen universitas karismatik Nur Misuari, kelompok itu berjuang untuk negara merdeka.

Pertempuran itu menyebabkan kerugian besar dan kehancuran besar-besaran di komunitas Moro, dengan MNLF mengutip kekejaman oleh pasukan pemerintah di bawah diktator Filipina, Ferdinand Marcos.

Ketika MNLF dan pemerintah menyetujui otonomi pada tahun 1976, sebuah faksi dari kelompok itu memisahkan diri untuk membentuk Front Pembebasan Islam Moro pada tahun berikutnya dan terus berjuang untuk pemisahan diri.

Pada tahun 1989, pemerintah di bawah Presiden Corazon Aquino mendirikan ARMM.

Namun, hanya sebagian kecil dari wilayah Moro, empat provinsi dari lebih selusin, memilih untuk dimasukkan dalam wilayah otonom.

Ketidakpuasan dengan otoritas terbatas ARMM menjadi makanan bagi beberapa kelompok bersenjata lainnya untuk melanjutkan pemberontakan dan dalam beberapa kasus, untuk terlibat dalam bandit kekerasan.

Dengan MNLF fokus pada pengelolaan ARMM, Front tumbuh menjadi kelompok pemberontak terbesar di negara ini dan menjadi pelopor dari penyebab Moro. Misuari, pemimpin pemberontak Muslim, dirinya menjadi gubernur regional pada tahun 1996.

Pertempuran antara Front dan pemerintah berlangsung sepanjang 1990-an dan awal 2000-an, ketika Presiden Joseph Estrada menyatakan "perang habis-habisan" melawan kelompok itu.

Dinamika negosiasi mencapai puncaknya pada tahun 2012 dengan kesepakatan dasar untuk membangun wilayah otonom yang lebih kuat, yang kedua belah pihak tegaskan dengan lebih detail pada tahun 2014.

Front berharap itu akan mewujudkan perjuangan panjang rakyat mereka untuk penentuan nasib sendiri dan mengalahkan ARMM, yang saat itu-Presiden Benigno Aquino sebut "percobaan gagal".

Operasi polisi yang ceroboh pada tahun 2015 untuk menangkap seorang pejuang yang terkait dengan Jemaah Islamiyah di daerah yang dikuasai Provinsi Maguindanao mengurangi kepercayaan publik terhadap kelompok itu, dan hukum untuk menciptakan Bangsamoro duduk beberapa siklus legislatif di bawah penerus Aquino, Rodrigo Duterte.

Proses ini kembali terjadi pada tahun 2017, setelah pengepungan selama lima bulan di Kota Marawi oleh para pejuang yang terkait dengan ISIL menyoroti perlunya kesepakatan damai final.

Setelah negosiasi yang melelahkan antara legislator dan panel transisi Bangsamoro yang dipimpin Front, Duterte menandatangani Undang-Undang Organik Bangsamoro pada Juli 2018.

Bangsamoro akan memiliki pemerintahan parlementer, sistem peradilan yang berdasarkan pada hukum Islam, bagian 75 persen dari pendapatan daerah dan hibah tahunan dari pemerintah nasional setara dengan lima persen dari pendapatan seluruh negara.

Dalam plebisit Senin, orang-orang dari beberapa daerah yang dikecualikan dari ARMM akan memiliki opsi untuk memilih inklusi di Bangsamoro, yang dapat memperluas wilayahnya.

Sekitar 20.000 personel polisi dan militer akan menjaga tempat pemungutan suara, bahkan ketika wilayah itu masih di bawah hukum darurat, untuk menangkis ancaman dari kelompok bersenjata lainnya - separatis yang akan menerkam peluang supremasi jika Bangsamoro dan Front gagal.

Tetapi Front dan pemerintah yakin mereka telah mencapai kesepakatan yang jauh lebih baik daripada para pendahulu mereka, dan bahwa ia akan mendapat dukungan rakyat.

Ketika undang-undang disahkan pada bulan Juli, ketua panel Front Ghazali Jaafar mengatakan, "Kami puas. Ini bukan hukum yang sempurna, tapi itu baik untuk memulai." (Al Jazeera)