DIALEKSIS.COM, Ankara - Keputusan sepihak AS untuk menarik diri dari kesepakatan Iran adalah langkah yang bisa menyebabkan ketidakstabilan dan konflik-konflik baru, kata ajudan kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin.

Ibrahim Kalin melalui akun Twitternya menuliskan perjanjian multi-pihak itu akan tetap diberlakukan berkat kesediaan negara-negara lain. "Turki akan teguh dengan sikapnya menentang semua senjata nuklir," tambahnya.

Trump memilih untuk tidak memperpanjang sanksi ringan di Iran menjelang tenggat waktu 12 Mei, dan malah bersumpah untuk memaksakan kembali hukuman ekonomi terkait nuklir.

Perjanjian nuklir 2015 menempatkan pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada program nuklir Iran dengan imbalan miliaran dolar dalam bentuk bantuan dari sanksi internasional. Tetapi Trump secara konsisten mencercanya sejak dia memulai usahanya untuk duduk sebagai Presiden Amerika. Dia berulang kali menuding itu sebagai "kesepakatan terburuk" yang pernah ada.

Semua mitra negosiasi AS - Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, dan UE - telah setuju bahwa mempertahankan kesepakatan itu adalah cara terbaik untuk menguasai program nuklir Iran.

Trump salah arah

Mantan presiden AS, Barack Obama, menilai keputusan Donald Trump untuk keluar dari kesepakatan nuklir Iran "salah arah." 

Seperti dilansir media, salah Trump mengumumkan keputusannya keluar dari JCPOA pada hari Selasa (8/5/2018), Obama menegaskan bahwa itu "sangat menyesatkan."

"Menjauh dari JCPOA, berpaling dari sekutu terdekat Amerika, dan dari sebuah kesepakatan yang diupayakan para diplomat, ilmuwan, dan profesional intelijen terkemuka negara kita. Dalam demokrasi, akan selalu ada perubahan dalam kebijakan dan prioritas dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Tetapi ketidaksepakatan konsisten pada perjanjian di mana negara kita adalah pihak yang berisiko menghancurkan kredibilitas Amerika, dan menempatkan kita berselisih dengan kekuatan besar dunia. "

Mantan presiden dari kubu Demokrat itu yang pada masa pemerintahannya mengupayakan penandatanganan JCPOA pada tahun 2015, lebih lanjut menyatakan bahwa keputusan Trump akan merusak upaya negosiasi dengan Korea Utara.(*)