Illustrasi (foto: dok Okezone)
DIALEKSIS.COM | Moskwa - Rusia dan pemerintahan Taliban Afghanistan menandatangani perjanjian kerja sama militer.
Dilansir Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), perjanjian tersebut ditandatangani pada Rabu (27/5/2026) oleh Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Taliban Mohammad Yaqub di sela forum keamanan di luar Moskwa.
Namun hingga kini, baik Rusia maupun Taliban belum merilis isi lengkap kesepakatan maupun ruang lingkup kerja sama militer tersebut.
Kondisi ini membuat para analis menilai belum jelas apakah perjanjian itu akan menjadi perubahan besar dalam hubungan pertahanan kedua negara atau sekadar simbol politik.
Kerja sama militer-teknis biasanya dapat mencakup penjualan senjata, pelatihan, pemeliharaan alutsista, dukungan logistik, hingga bantuan teknis.
Namun, sejumlah pakar menilai kemampuan Rusia untuk memperluas kerja sama militer dengan Taliban terbatas akibat perang di Ukraina dan tekanan sanksi Barat terhadap ekonomi Moskwa.
“Rusia terlalu terbebani secara ekonomi untuk memberikan bantuan militer gratis kepada pemerintahan Taliban,” kata Hameed Hakimi, peneliti senior nonresiden di Atlantic Council.
Ia menambahkan, “Sementara itu, pemerintahan Taliban juga tidak memiliki dana besar untuk membeli peralatan militer dalam jumlah yang cukup besar sehingga menjadi mitra dagang militer yang penting bagi Moskwa.”
Para ahli memperkirakan kerja sama yang terjalin kemungkinan lebih berfokus pada pemeliharaan, koordinasi, atau pelatihan ketimbang pengiriman senjata dalam jumlah besar.
Analis Rusia Ruslan Suleymanov mengatakan kepada media independen The Insider bahwa kesepakatan tersebut lebih merupakan sinyal politik daripada tanda dukungan militer besar dalam waktu dekat.
Rusia perkuat hubungan dengan Taliban
Menurut laporan Politico, Rusia dan Afghanistan resmi menandatangani kesepakatan kerja sama militer hanya setahun setelah Kremlin mencabut Taliban dari daftar organisasi teroris terlarang. Pada April 2025, Rusia menghapus status Taliban sebagai kelompok teroris yang telah berlaku sejak 2003.
Kemudian pada Juli tahun yang sama, Rusia menjadi negara pertama sekaligus satu-satunya yang secara resmi mengakui Taliban sebagai pemerintahan sah Afghanistan.
Mohammad Yaqub menyebut kesepakatan baru tersebut sebagai perluasan hubungan bilateral kedua negara.
“Interaksi dengan Rusia penting bagi kami,” ujar Yaqub usai bertemu Shoigu di Forum Keamanan Internasional di Moskwa.
“Afghanistan dan Rusia memiliki hubungan panjang dan bersejarah, dan kami ingin melangkah maju ke arah ini.”
Diketahui, hubungan Rusia dan Afghanistan memiliki sejarah panjang dan rumit. Uni Soviet pernah menginvasi Afghanistan pada 1979 dan berperang selama satu dekade melawan kelompok mujahidin, yang sebagian anggotanya kemudian mendirikan Taliban.
Ancaman ISIS-K jadi kepentingan bersama Moskwa dalam beberapa tahun terakhir semakin aktif menjalin komunikasi dengan Taliban, terutama terkait isu keamanan Afghanistan. Rusia khawatir terhadap ancaman kelompok Islamic State Khorasan (ISIS-K) terhadap Rusia dan negara-negara Asia Tengah.
Kelompok ekstremis berbasis di Afghanistan itu mengaku bertanggung jawab atas serangan di sebuah gedung konser di dekat Moskwa pada Maret 2024 yang menewaskan hampir 150 orang, serangan paling mematikan di Rusia dalam dua dekade terakhir.
Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB), Aleksandr Bortnikov, pada 26 Mei memperingatkan bahwa ISIS-K masih menjadi salah satu organisasi teroris paling aktif dan berbahaya di Afghanistan.
Bagi Taliban, hubungan yang semakin dekat dengan Rusia memberikan keuntungan diplomatik dan praktis di tengah kondisi Afghanistan yang masih terisolasi dari komunitas internasional.
“Simbolisme dari perjanjian dengan Rusia akan memungkinkan Taliban mengeklaim legitimasi eksternal dan menciptakan momentum hubungan masyarakat untuk memengaruhi opini publik di dalam negeri,” kata Hakimi kepada RFE/RL.
Rusia desak Barat cabut sanksi Taliban Dalam forum keamanan pada 27 Mei, Shoigu kembali mendesak negara-negara Barat untuk mencairkan aset pemerintah Afghanistan yang dibekukan di bank-bank asing.
Ia juga meminta Barat “sepenuhnya mengakui tanggung jawab mereka atas 20 tahun kehadiran mereka di Afghanistan.”
Sebelumnya, pada pertemuan keamanan regional di Kirgizstan pada 14 Mei, Shoigu mengatakan, Rusia telah membangun “dialog pragmatis” dengan Taliban dan tengah mengembangkan “kemitraan penuh” dengan Kabul berdasarkan kepentingan keamanan bersama dan stabilitas kawasan.
Sementara itu, Komisi Eropa awal bulan ini mengonfirmasi telah mengundang pejabat Taliban ke Brussel. Meski demikian, seorang juru bicara menegaskan, undangan tersebut “sama sekali tidak berarti pengakuan” terhadap pemerintahan Taliban. [Kompas]
Sebelumnya
