DIALEKSIS.COM | SANTO DOMINGO - Utusan paling senior China meresmikan sebuah kedutaan baru di Republik Dominika pada hari Jumat setelah negara Karibia itu memutuskan hubungan dengan Taiwan. Hal itu memunculkan kekhawatiran bagi AS karena mengurangi jumlah sekutunya.

Hingga kini, Taiwan, yang diklaim China miliknya, kini hanya memiliki hubungan formal dengan 17 negara, hampir semuanya negara kecil dan kurang maju di Amerika Tengah dan Pasifik, termasuk Belize dan Nauru.

"Kami telah menyaksikan terobosan bersejarah," setelah keterlibatan selama 20 tahun, kata Penasihat Negara China Wang Yi, dalam pidato yang disiarkan oleh media pemerintah China.

Seiring dengan keputusan Republik Dominika pada bulan Mei, Panama dan El Salvador juga telah mengalihkan pengakuan ke Beijing dalam dua tahun terakhir.

Amerika Serikat merespon dengan cara menarik kembali para diplomat topnya di negara-negara tersebut dan memperingatkan bahwa China menawarkan insentif ekonomi dalam upaya untuk mendominasi.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan itu semakin panas atas kebijakan garis keras Presiden AS Donald Trump terhadap imigrasi.

Duta Besar AS Robin Bernstein mengatakan, dalam penampilan publik pertamanya di Republik Dominika, bahwa dia telah ditanya tentang peran China di kawasan itu sementara di Washington, dan bahwa dia berharap negara-negara mempertimbangkan "tujuan jangka panjang" mereka.

Kedutaan AS di El Salvador menyesalkan bahwa negara-negara di kawasan itu memperdalam hubungan dengan "mitra asing" dan terlibat dalam transaksi yang "kurang transparan".

Taiwan mengatakan Cina menawarkan paket investasi dan pinjaman senilai $ 3,1 miliar kepada Republik Dominika untuk membuat mereka memutuskan hubungan, meskipun China mengatakan tidak ada prasyarat ekonomi.

Sementara Wang mengatakan Republik Dominika adalah mitra dagang terbesar Cina di Karibia, yang meletakkan dasar bagi hubungan diplomatik.

Wang mengecam kritik AS. Ia mengatakan bahwa sebagai negara yang berdaulat, Republik Dominika memiliki hak mutlak untuk memutuskan kebijakan luar negerinya sendiri dan tidak ada negara lain yang berhak ikut campur. reuters