Raja Abdullah II

DIALEKSIS.COM | Yordania- Jordan telah mengatakan kepada Israel bahwa pihaknya bermaksud untuk merebut kembali dua wilayah yang masih dalam kepemilikan Israel di bawah perjanjian damai 1994, Raja Abdullah II telah mengumumkan, sebuah langkah yang disambut oleh aktivis dan kelompok masyarakat sipil yang menentang kesepakatan itu.

Sebagai bagian dari perjanjian, Israel menyewa sekitar 405 hektar lahan pertanian di sektor selatan perbatasannya dengan Yordania yang disebut al-Ghumar, serta daerah al-Baqura kecil dekat pertemuan antara sungai Yordan dan Yarmouk.

Daerah-daerah tersebut saat ini diatur oleh "rezim khusus" sesuai perjanjian damai di mana Israel mengakui kedaulatan Yordania dengan kepemilikan tanah pada Israel.

Wilayah-wilayah - lahan pertanian yang kaya air saat ini dibudidayakan oleh para petani Israel, yang di bawah kuasa Israel selama 25 tahun, dengan periode pemberitahuan 12 bulan sebelum perpanjangan otomatis. Batas waktu untuk memperbarui sewa adalah Kamis, 25 Oktober.

"Kami telah memberi tahu Israel tentang berakhirnya penerapan perjanjian damai untuk al-Baqarah dan al-Ghumar," kata raja pada hari Minggu, menurut kantor berita negara Petra.

"Al-Baqura dan al-Ghumar selalu berada dalam prioritas saya. Keputusan kami adalah untuk mengakhiri perjanjian damai berdasarkan pada keinginan kami untuk mengambil semua yang diperlukan untuk Yordania dan rakyat Yordania," raja menambahkan. "Al-Baqura dan al-Ghumar adalah tanah Yordania dan akan tetap menjadi milik Yordania."

Setelah pengumuman raja, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan bernegosiasi dengan Yordania untuk perpanjangan sewa, yang berakhir tahun depan.

Para pengamat mengatakan, pengumuman raja itu diharapkan akan disambut positif oleh masyarakat Yordania di tengah meningkatnya upaya oleh para aktivis dan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bertujuan memaksa pemerintah untuk mengakhiri penyewaan wilayah-wilayah Yordania ke Israel.

It also comes a week after 85 Jordanian members of parliament signed a petition urging the king to intervene so that the lease agreement would not be renewed, according to MP Khalil Atiyeh.

Terutama setelah 85 anggota parlemen Yordania menandatangani petisi yang mendesak raja untuk campur tangan sehingga perjanjian sewa tidak akan diperbarui, menurut MP Khalil Atiyeh.

"Selama lebih dari setahun, kami telah menuntut penghapusan perjanjian ini, yang tidak bersyafaat bagi Yordania atau rakyat Yordania," kata Atiyeh kepada Al Jazeera.

Oraib al-Rantawi, seorang analis politik di ibukota Jordan, Amman, mengatakan, "Raja melihat adanya penolakan terhadap perjanjian dengan Israel, terutama dalam beberapa bulan terakhir di mana terjadi penurunan ekonomi di negara itu telah menyebabkan protes massa - dan dia dengan bijaksana memutuskan untuk tidak melakukannya. "

Ribuan orang Yordania marah dan turun ke jalan pada bulan Juni untuk memprotes kenaikan harga, RUU reformasi pajak penghasilan dan korupsi, di negara di mana tingkat kemiskinan dan pengangguran nasional mencapai sekitar 20 persen.

Aktivis politik Hussam Abdallat memuji keputusan raja sebagai salah satu sikap yang "akan membuatnya disayangi oleh publik".

Sufyan al-Tell, seorang mantan pejabat di lingkungan PBB dan kritikus yang lugas terhadap perjanjian perdamaian Israel-Yordania, mengatakan kepada Al Jazeera, pengumuman raja adalah "tepat waktu dan mencerminkan kehendak rakyat Yordania".

Sentimen publik di Yordania terhadap Israel sangat kuat karena pendudukan terus-menerus dan perlakuannya terhadap Palestina. Al Jazeera