DIALEKSIS.COM | Thailand - Lebih dari sebulan sebelum pemilu Thailand yang lama tertunda, polisi mengatakan mereka mencari penuntutan pemimpin partai politik baru karena diduga menyebarkan "informasi palsu" tentang pemerintah militer dalam pidato yang diposting di Facebook tahun lalu.

Tindakan hukum terhadap Thanathorn Juangroongruangkit, 40, dan dua rekan seniornya di Future Forward Party, yang telah menarik dukungan pemilih muda, akan menambah kekhawatiran bahwa militer bertekad untuk mempertahankan politik, bahkan setelah kembalinya warga sipil, aturan dalam pemilihan 24 Maret.

"Kami akan mengirim baik kasus itu untuk penuntutan dan para tersangka ke kejaksaan agung," Letnan Polisi Kolonel Krit Seneewong Na Ayutthaya, seorang penyelidik kasus dari divisi kejahatan dunia maya polisi, mengatakan kepada kantor berita Reuters.

Thanathorn, miliarder suku cadang mobil dan pendatang baru di kancah politik, dan kedua rekannya bisa dipukul dengan denda yang besar dan dipenjara selama lima tahun di bawah Computer Crime Act.

Krit mengatakan kasus itu akan dirujuk minggu depan ke jaksa penuntut negara, yang akan memutuskan apakah akan membawanya ke pengadilan.

Future Forward Party telah membantah tuduhan itu, mengatakan bahwa poin yang dibuat dalam pidato Juni adalah informasi publik - ketiganya menuduh bahwa pemerintah militer merekrut anggota partai politik besar untuk bergabung dengan partai baru yang dibentuk untuk mendukungnya.

"Sudah jelas bahwa ketika pemilihan semakin dekat, kasus ini sedang dilempar ke depan ... Kami siap menghadapi tantangan apa pun yang menghadang," kata Thanathorn kepada wartawan di sebuah kampanye di ibukota, Bangkok, pada hari Rabu.

Ratusan anak muda, banyak dari mereka pelajar, hadir untuk rapat umum. Sebagian besar mengambil foto dan video Thanathorn dan beberapa antri untuk mengambil foto narsis dengannya. Tagar "#SaveThanathorn" menjadi tren di Twitter Thailand.

Pengkritik pemerintah menganggap Undang-Undang Kejahatan Komputer kejam karena penolakan kebebasan berbicara secara online.

"Penggunaan Computer Crimes Act digunakan dengan tujuan untuk membungkam kami, mengancam kami, untuk membuat politik ketakutan terjadi di negara ini," kata Thanathorn kepada wartawan pada bulan September.

Pemilihan umum bulan depan adalah yang pertama sejak kudeta militer 2014.

Sementara pemungutan suara sedang sangat dinanti-nantikan oleh partai-partai politik dan pemilih, ada yang khawatir bahwa konstitusi baru, yang disusun di bawah pengawasan militer, akan memastikan bahwa para jenderal akan mempertahankan peran penting dalam politik.

Thanathorn meluncurkan partainya tahun lalu, mempromosikannya sebagai alternatif bagi politik terpolarisasi negara itu, yang selama bertahun-tahun mengadu loyalis mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan terhadap partai-partai mapan yang mendukung elit militer-kerajaan.

Thanathorn kritis terhadap pemerintahan militer, baru-baru ini berjanji untuk menuntut para pembuat kudeta dan mengamandemen konstitusi baru.