Perdana Menteri baru Inggris Keir Starmer telah menekankan perlunya gencatan senjata dan solusi dua negara untuk menghentikan perang dahsyat yang telah menewaskan lebih dari 38.000 orang. [Foto: Suzanne Plunkett/Reuters]

DIALEKSIS.COM | London - Perdana Menteri baru Inggris telah menekankan perlunya gencatan senjata dan solusi dua negara melalui pembicaraan dengan para pemimpin Israel dan Palestina, karena Israel tidak menunjukkan keinginan untuk menghentikan perang dahsyat yang telah menewaskan lebih dari 38.000 orang.

Keir Starmer mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang “kebutuhan yang jelas dan mendesak akan gencatan senjata, kembalinya sandera, dan peningkatan segera dalam jumlah bantuan kemanusiaan yang menjangkau warga sipil”.

Sebagai pemimpin oposisi, Starmer dituduh tidak menyerukan gencatan senjata, mengambil tindakan yang sama dengan Perdana Menteri Konservatif Rishi Sunak. Dia menyerukan gencatan senjata pada bulan Februari setelah tekanan publik yang intens berbulan-bulan setelah menentang resolusi gencatan senjata di Parlemen Inggris. Dia juga dituduh menolak tiket untuk beberapa anggota Partai Buruh yang pro-Palestina, termasuk mantan ketua partai Jeremy Corbyn.

Setidaknya lima kandidat pro-Palestina, termasuk Corbyn, memenangkan pemilu sebagai calon independen.

Starmer dikritik secara luas karena mengatakan Israel “berhak” untuk memotong pasokan air dan listrik ke Gaza dalam podcast LBC Oktober lalu. Seorang juru bicara Partai Buruh membantah Starmer membenarkan blokade air dan listrik, dan mengatakan bahwa komentarnya adalah tanggapan terhadap pertanyaan tentang hak Israel untuk mempertahankan diri.

Lebih dari 38.000 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar anak-anak dan perempuan, dalam serangan militer Israel yang dilancarkan setelah serangan tanggal 7 Oktober oleh kelompok-kelompok Palestina terhadap Israel. Lebih dari 87.000 orang terluka dan ribuan lainnya hilang.

Menurut pernyataan pemerintahan baru Inggris, perdana menteri menambahkan bahwa “penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang untuk solusi dua negara sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif” .

Starmer meyakinkan Netanyahu bahwa Inggris ingin melanjutkan “kerja sama penting untuk mencegah ancaman jahat” dengan Israel. Kantor Netanyahu tidak mengeluarkan pernyataan setelah panggilan telepon pada hari Minggu (7/7/2024).

Starmer juga berbicara dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menegaskan kembali prioritas yang sama.

“Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, perdana menteri mengatakan bahwa kebijakan lamanya mengenai pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak warga Palestina yang tidak dapat disangkal,” kata juru bicara Downing Street kepada wartawan. 

Menurut kantor berita Wafa, Abbas menekankan pentingnya Inggris mengakui Negara Palestina.

Palestina telah diakui sebagai negara berdaulat oleh lebih dari 140 negara, dengan Irlandia, Spanyol dan Norwegia menjadi negara-negara Eropa terbaru yang mengakui hal tersebut pada akhir bulan Mei.

Militer Israel terus secara signifikan membatasi aliran bantuan kemanusiaan internasional yang masuk ke daerah kantong yang terkepung, yang menyebabkan malnutrisi massal, terutama di kalangan anak-anak, menurut PBB dan organisasi bantuan global.

Selama panggilan telepon dengan Netanyahu, Starmer juga membahas semakin intensifnya pertempuran perbatasan antara Israel dan Hizbullah Lebanon yang masih mengancam akan meluas menjadi perang habis-habisan. [aljazeera]