DIALEKSIS.COM | Dunia - Shaimaa Saadoun dihantui oleh kenangannya tentang dipaksa menikah secara kasar dengan seorang pria berusia 39 tahun tepat setelah ia berusia 13 tahun.

Keluarganya yang miskin di dekat kota Basra di Irak selatan berharap bahwa mas kawin berupa emas dan uang akan membantu memperbaiki keadaan mereka. Suaminya memberikan sehelai kain linen berlumuran darah untuk membuktikan keperawanannya setelah malam pernikahan mereka.

“Saya diharapkan menjadi seorang istri dan ibu saat saya masih anak-anak. Tidak ada anak atau remaja yang boleh dipaksa menjalani apa yang telah saya jalani dan alami,” kata Saadoun, yang menceraikan suaminya saat ia berusia 30 tahun dan sekarang berusia 44 tahun.

Pernikahan Saadoun ilegal, meskipun seorang hakim, yang memiliki hubungan keluarga dengan suaminya, telah menandatanganinya. Hukum Irak menetapkan usia 18 tahun sebagai usia minimum untuk menikah dalam kebanyakan kasus.

Namun, pernikahan anak perempuan seperti itu mungkin akan segera disahkan oleh negara. Parlemen Irak sedang mempertimbangkan perubahan hukum kontroversial yang akan memberikan otoritas keagamaan lebih banyak kekuasaan atas masalah hukum keluarga, sebuah langkah yang diperingatkan oleh kelompok hak asasi manusia dan penentangnya dapat membuka pintu bagi pernikahan anak perempuan semuda 9 tahun.

Dorongan untuk perubahan tersebut terutama datang dari faksi politik Muslim Syiah yang kuat yang didukung oleh para pemimpin agama yang semakin gencar berkampanye menentang apa yang mereka gambarkan sebagai Barat yang memaksakan norma-norma budayanya pada Irak yang mayoritas Muslim. Pada bulan April, parlemen mengesahkan undang-undang anti-LGBTQ+ yang keras.

Amandemen yang diusulkan akan memungkinkan warga Irak untuk beralih ke pengadilan agama mengenai masalah hukum keluarga, termasuk pernikahan, yang saat ini merupakan satu-satunya domain pengadilan sipil.

Itu akan memungkinkan para ulama memutuskan sesuai dengan interpretasi mereka tentang Syariah, atau hukum Islam, yang bertentangan dengan hukum nasional. Beberapa ulama menafsirkan Syariah untuk mengizinkan pernikahan anak perempuan di awal masa remaja mereka atau semuda 9 tahun menurut mazhab hukum Islam Jaafari yang diikuti oleh banyak otoritas keagamaan Syiah di Irak.

Banyak perempuan Irak bereaksi dengan ngeri, menggelar protes di luar gedung parlemen dan berkampanye menentang perubahan tersebut di media sosial.

“Menetapkan undang-undang yang mengembalikan negara ini ke 1.500 tahun yang lalu adalah hal yang memalukan dan kami akan terus menolaknya sampai akhir,” kata Heba al-Dabbouni, seorang aktivis di antara puluhan orang yang berunjuk rasa pada bulan Agustus, kepada The Associated Press. “Tugas parlemen Irak adalah meloloskan undang-undang yang akan meningkatkan standar masyarakat.”

Legislator konservatif mengatakan perubahan tersebut memberi orang pilihan untuk menggunakan hukum sipil atau hukum agama, dan berpendapat bahwa mereka melindungi keluarga dari pengaruh sekuler dan Barat.

Peneliti Human Rights Watch Irak Sarah Sanbar mengatakan perubahan tersebut memprioritaskan pilihan suami. "Jadi, ya, itu memberi pilihan, tetapi itu memberi pilihan kepada laki-laki terlebih dahulu.”

Perdebatan yang sering kali sengit ini telah menyebar ke media Irak, bahkan di antara para ulama. Dalam salah satu acara berita baru-baru ini, seorang ulama Sunni menentang usia pernikahan yang lebih muda, menyebutnya merugikan anak perempuan dan mengatakan tidak ada masalah dalam Islam dengan hukum yang ada.

Dalam sebuah ceramah yang diunggah di media sosial, ulama Syiah Rashid al-Husseini menegaskan Syariah mengizinkan pernikahan dengan seorang gadis berusia 9 tahun. 

"Tetapi dalam praktiknya, apakah ini sesuatu yang benar-benar terjadi? Mungkin nol persen, atau 1% dari kasus," katanya.

Amandemen yang diusulkan didukung oleh sebagian besar legislator Syiah dalam sebuah blok yang disebut Kerangka Koordinasi yang memegang mayoritas parlemen. Tetapi perselisihan terus berlanjut atas rancangan tersebut. Parlemen dimaksudkan untuk mengadakan pemungutan suara awal terhadap undang-undang tersebut pada hari Selasa tetapi tidak dapat mencapai kuorum dan harus menundanya.

Undang-undang status pribadi Irak yang disahkan pada tahun 1959 secara luas dianggap sebagai landasan yang kuat yang sebagian besar melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Undang-undang tersebut menetapkan usia pernikahan yang sah pada 18 tahun, meskipun undang-undang tersebut memperbolehkan anak perempuan berusia 15 tahun untuk menikah dengan persetujuan orang tua dan bukti medis bahwa anak perempuan tersebut telah mencapai pubertas dan sedang menstruasi.

Pernikahan di luar pengadilan negara bagian dilarang. Namun, penegakan hukumnya masih lemah. Hakim-hakim tertentu terkadang menyetujui pernikahan yang lebih muda, entah karena korupsi atau karena pernikahan tersebut telah terjadi secara informal.

Anggota parlemen Raed al-Maliki, yang mengajukan amandemen yang diusulkan, mengatakan negara akan tetap memberikan perlindungan dan bahwa diskusi masih berlangsung tentang usia minimum pernikahan.

Usia tersebut akan "sangat mendekati hukum saat ini," kata al-Maliki kepada AP, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Al-Maliki dan pendukung lainnya menggambarkan perubahan tersebut sebagai pembelaan terhadap sekularisme Barat.

Ia mengatakan undang-undang asli dipengaruhi oleh "komunis dan Baath," yang terakhir mengacu pada partai nasionalis pan-Arab sekuler yang memerintah negara itu dengan tangan besi dari tahun 1968 hingga kekuasaannya di bawah Saddam Hussein digulingkan dalam invasi yang dipimpin AS tahun 2003.

"Di Barat, mereka mengambil anak-anak dari orang tua mereka karena alasan yang paling sederhana dan menuduh mereka melakukan kekerasan, kemudian mereka mengubah budaya mereka dan menciptakan homoseksual dari mereka," kata al-Maliki, mengacu pada undang-undang Irak yang disahkan pada bulan April yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis dan promosi hak-hak LGBTQ+. "Kita tidak dapat meniru itu atau menganggapnya sebagai pembangunan."

Kritik terhadap budaya Barat semakin menguat sejak perang Israel-Hamas terakhir meletus, dengan sebagian besar warga Irak bersimpati dengan warga Palestina di Jalur Gaza. Banyak yang menganggap pernyataan tentang hak asasi manusia oleh Amerika Serikat dan pihak lain sebagai munafik karena dukungan mereka terhadap kampanye Israel di Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina.

Namun, penentang paling vokal terhadap perubahan tersebut adalah perempuan Irak, kata Sanbar dari Human Rights Watch.

“Hal ini menunjukkan fakta bahwa inilah yang diinginkan perempuan Irak, bukan organisasi asing yang mendikte apa yang perlu dilakukan Irak,” katanya.

Ini bukanlah serangkaian amandemen pertama yang diusulkan selama dekade terakhir. Namun, kini, partai-partai Syiah lebih bersatu mendukung amandemen tersebut.

Harith Hasan, seorang peneliti nonresiden di Carnegie Middle East Center, mengatakan partai-partai Syiah sebelumnya memiliki prioritas yang berbeda, berfokus pada banyaknya konflik yang mengguncang negara tersebut selama dua dekade terakhir.

"Sekarang ada semacam konsensus" di antara mereka tentang isu-isu budaya, katanya, seraya menambahkan bahwa amandemen baru akan menciptakan "sektarianisme yang dilembagakan" di Irak dan dapat melemahkan pengadilan sipil.

"Ketika mereka mengatakan bahwa pejabat agama berhak menangani pernikahan, warisan, perceraian, dan pengadilan tidak dapat menentangnya, Anda menciptakan dua otoritas paralel," kata Hasan. "Ini akan menciptakan kebingungan di negara ini."

Saadoun, yang sekarang tinggal di IrbiI, di wilayah semi-otonom Kurdi di Irak, mengatakan bahwa ia mengkhawatirkan nasib perempuan dan anak perempuan di Irak.

"Amandemen baru dalam undang-undang status pribadi akan menghancurkan masa depan banyak gadis kecil dan banyak generasi," katanya. [abc news]