Ilustrasi peerintah pembungkaman. [Foto: Shutterstock]

DIALEKSIS.COM | Dunia - Mahkamah Agung Idaho pada Senin (24/4/2023) menolak permintaan 30 organisasi berita untuk mencabut perintah pembungkaman dalam kasus pidana seorang pria yang dituduh menikam empat mahasiswa Universitas Idaho hingga tewas.

Pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan apakah perintah bungkam, yang melarang pengacara, jaksa, lembaga penegak hukum, dan lainnya yang terlibat dalam kasus ini untuk berbicara dengan media berita, melanggar hak kebebasan pers Amandemen Pertama. Sebaliknya, para hakim Mahkamah Agung Idaho dengan suara bulat mengatakan bahwa organisasi berita seharusnya mengajukan permintaan mereka kepada hakim yang mengeluarkan perintah bungkam.

"Pengadilan ini telah lama menghormati peran media di republik konstitusional kita, dan menghormati janji-janji dalam Konstitusi Idaho dan Amandemen Pertama Konstitusi AS," tulis Hakim Gregory Moeller dalam keputusan tersebut, mengutip putusan dari kasus federal. yang mengatakan liputan pers yang bertanggung jawab, “penjaga terhadap kegagalan keadilan” dengan mengarahkan sistem pengadilan dan mereka yang menjadi bagian darinya ke pengawasan publik.

Tetap saja, tulis Moeller, tindakan penyeimbangan antara perlindungan Amandemen Pertama yang diberikan kepada pers dan hak persidangan yang adil Amandemen Keenam yang dijanjikan kepada para terdakwa menjadi semakin sulit dengan munculnya internet dan media sosial.

"Meskipun itu adalah hak yang dijaga dengan baik," kata Moeller, organisasi berita yang ingin menentang perintah bungkam harus mulai dari pengadilan yang lebih rendah dan naik ke dewan yudisial tertinggi negara bagian, daripada mendekati Mahkamah Agung terlebih dahulu.

Bryan Kohberger (28) didakwa dengan empat dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan perampokan sehubungan dengan kematian penikaman di Moskow, Idaho. Jaksa belum mengungkapkan apakah mereka berniat untuk mencari hukuman mati.

Jenazah Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle, dan Ethan Chapin ditemukan pada 13 November 2022, di sebuah rumah sewaan di seberang kampus University of Idaho. Pembunuhan itu mengejutkan komunitas pedesaan Idaho dan tetangganya Pullman, Washington, tempat Kohberger adalah seorang mahasiswa pascasarjana yang belajar kriminologi di Washington State University.

Kasus ini mendapat publisitas luas, dan pada bulan Januari, Hakim Kabupaten Latah Megan Marshall mengeluarkan perintah melarang pengacara, lembaga penegak hukum, dan pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut untuk berbicara atau menulis tentangnya.

Koalisi organisasi berita, termasuk The Associated Press, berpendapat perintah bungkam melanggar hak kebebasan berbicara dengan melarangnya terjadi sejak awal.

Seorang pengacara yang mewakili keluarga salah satu korban juga telah mengajukan keberatan atas perintah pembungkaman di pengadilan negara bagian. 

Shannon Grey, yang mewakili keluarga Goncalves, mengatakan dalam tantangan itu bahwa perintah pembungkaman terlalu luas dan memberikan beban yang tidak semestinya pada keluarga. Marshall mengatakan sidang tentang masalah tersebut akan diadakan setelah Mahkamah Agung Idaho mengeluarkan keputusan atas tantangan organisasi berita tersebut.

Pengacara Kohbergers, sementara itu, berpendapat perintah pembungkaman pada dasarnya mengharuskan pengacara yang terlibat dalam kasus tersebut untuk bertindak secara etis untuk memastikan Kohberger mendapatkan pengadilan yang adil.

“Ini bukan kasus di mana para pengacara berusaha menggunakan aturan sebagai senjata untuk melawan satu sama lain. Ini adalah kasus di mana seorang pemuda diadili seumur hidupnya,” tulis Logsdon. “Tidak ada yang tidak pantas tentang Pengadilan Magistrate yang mengingatkan para pengacara yang terlibat tentang kewajiban etis mereka.”

Kasus dengan publisitas tinggi sering menimbulkan teka-teki bagi hakim, yang bekerja untuk melindungi hak terdakwa atas pengadilan yang adil. Pengadilan terkadang merasa bahwa mengendalikan aliran informasi seputar kasus tersebut, dengan melarang mereka yang terlibat membicarakannya, merupakan cara yang efektif untuk membatasi publisitas.

Tapi perintah pembungkaman dapat melanggar hak Amandemen Pertama publik dan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. 

Organisasi berita yang meliput pengadilan melayani peran pengawas, menjaga informasi publik tentang bagaimana cabang yudisial beroperasi. Selama penyelidikan pembunuhan mahasiswa Universitas Idaho, wawancara organisasi berita dengan penyelidik dan aparat penegak hukum sering bekerja untuk meredam penyebaran informasi yang salah secara online oleh orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai detektif di situs media sosial.

“Sementara kami kecewa karena Pengadilan menolak petisi, koalisi media sekarang memiliki jalur yang jelas di bawah hukum Idaho untuk menantang perintah bungkam dan mempertahankan hak Amandemen Pertama yang penting ini,” kata Wendy Olson, pengacara yang mewakili koalisi berita.

Putusan Mahkamah Agung Idaho berarti koalisi berita sekarang dapat pergi ke hakim untuk memintanya mempertimbangkan kembali perintah bungkam. Koalisi belum mengumumkan langkah selanjutnya. [ABC News]