DIALEKSIS.COM | Dunia - Pemerintahan baru Presiden Guatemala Bernardo Arévalo mengatakan pihaknya akan menjadikan upaya mengatasi pemerasan sebagai prioritas utama keamanannya.

Menteri Dalam Negeri Francisco Jiménez, pakar keamanan yang pernah menduduki posisi tersebut, menjelaskan bahwa masalah pemerasan di Guatemala berbeda dengan yang terjadi di beberapa negara tetangga.

Hanya sekitar 20% dari kasus pemerasan yang disebabkan oleh geng, sedangkan sisanya adalah “peniru” geng, kata Jiménez, yang berarti bahwa penjahat oportunistik memperdagangkan reputasi kekerasan dari geng tersebut untuk mengambil uang dari masyarakat.

Pihak berwenang juga menelusuri sebagian besar pemerasan yang terjadi di penjara-penjara Guatemala, di mana para narapidana menggunakan telepon selundupan untuk mengancam dan meneror pemilik usaha kecil.

Untuk mengatasinya, Jiménez mengatakan pemerintah akan meluncurkan kampanye kesadaran masyarakat terhadap pemerasan, memperkuat kapasitas polisi dan intelijen mereka, terutama dalam sistem penjara.

“Kami yakin sebagian besar pemerasan berasal dari sistem penjara, serta kejahatan penting lainnya seperti penculikan dan pembunuhan bayaran yang dilakukan di dalam penjara,” kata Jiménez.

Arévalo, yang dilantik pada Senin dini hari, juga memusatkan perhatiannya pada sistem penjara, dengan mengatakan pada hari Rabu bahwa ia yakin bahwa kekurangan dan korupsi merupakan bagian besar dari tantangan keamanan Guatemala.

Jiménez mengatakan prioritas keamanan lainnya adalah setelah operasi penyelundupan narkoba, mengingat bahwa perusahaan kriminal mereka sering kali meluas ke wilayah lain.

Arévalo berkampanye untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di Guatemala, yang beberapa di antaranya dipicu oleh hasil penjualan narkoba. Namun kemampuannya untuk mengatasi masalah tersebut dan banyak masalah lainnya dapat terhambat oleh banyaknya penyelidikan yang dilakukan terhadap dirinya dan partainya oleh Kejaksaan Agung.

Pemerintah AS, Organisasi Negara-negara Amerika, dan lembaga lain mengatakan penyelidikan tersebut bermotif politik. Jaksa Agung Consuelo Porras telah dijatuhi sanksi oleh pemerintah AS dan dituduh melakukan korupsi besar-besaran. [ABC News]