DIALEKSIS.COM | New York - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat prihatin dengan keselamatan warga sipil di Lashkar Gah, ibu kota provinsi Helmand di Afghanistan selatan. Seperti dilaporkan Xinhua, Rabu (4/8/2021), PBB khawatir puluhan ribu orang terperangkap dalam pertempuran.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyatakan konflik di provinsi selatan Helmand dan Kandahar membuat warga sipil mengungsi ke daerah yang berdekatan dan lebih tenang di ibu kota provinsi (Lashkar Gah dan Kandahar) dan distrik tetangga.

“Ada laporan tentang peningkatan korban sipil, kehancuran atau kerusakan pada rumah-rumah sipil dan infrastruktur penting, termasuk rumah sakit. Rumah sakit dan petugas kesehatan menjadi kewalahan dengan jumlah orang yang terluka,” kata kantor tersebut.

PBB dan mitra kemanusiaannya menilai kebutuhan dan merespons jika akses memungkinkan. Organisasi amal menjangkau lebih dari 2.000 orang pada hari Minggu dengan bantuan makanan, air, sanitasi dan uang tunai di Kandahar.

Sejak awal tahun, hampir 360.000 orang terpaksa mengungsi akibat konflik. Sekitar 5 juta orang telah mengungsi sejak 2012.

“Pada paruh pertama tahun ini, serangan terhadap fasilitas kesehatan membuat 200.000 orang di Afghanistan kehilangan akses ke perawatan primer,” kata OCHA.

Kantor kemanusiaan mendesak pihak-pihak dalam konflik untuk melindungi warga sipil, pekerja bantuan dan infrastruktur sipil, termasuk sekolah dan rumah sakit, sesuai dengan hukum humaniter internasional. OCHA juga meminta pihak-pihak untuk memberikan pekerja bantuan akses ke bantuan tanpa gangguan, menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan.

“Kemanusiaan berkomitmen untuk tinggal dan melahirkan di Afghanistan dan berharap telah mencapai hampir setengah dari hampir 16 juta orang yang ditargetkan untuk bantuan, sejauh ini pada tahun 2021, meskipun kondisinya memburuk,” kata OCHA.

PBB mencari dana mendesak untuk rencana respon kemanusiaan Afghanistan, yang membutuhkan US$ 1,3 miliar (Rp 18,64 triliun), tetapi hanya menerima US$ 485 juta (Rp 6,95 triliun), atau 38% dari permintaan.[Beritasatu.com]