DIALEKSIS.COM | Dunia - Badan PBB yang dibentuk untuk meningkatkan rasa hormat dan melindungi orang-orang keturunan Afrika di seluruh dunia mengatakan dalam laporan pertamanya bahwa mereka terus “menjadi korban diskriminasi rasial sistemik dan serangan rasis” dan menyerukan adanya reparasi.

Laporan tersebut, yang disampaikan kepada Majelis Umum PBB pada hari Senin (30/10/2023), mengatakan bahwa reparasi sangat penting untuk memperbaiki ketidakadilan di masa lalu terhadap orang-orang keturunan Afrika dan merupakan “landasan keadilan di abad ke-21.”

Epsy Campbell Barr, ketua Forum Permanen Masyarakat Keturunan Afrika, mengatakan pada konferensi pers hari Selasa (31/10/2023) bahwa laporan tersebut menggarisbawahi bahwa “warisan kolonialisme, perbudakan dan apartheid masih hidup hingga saat ini.”

"Warisan ini masih mempunyai dampak nyata terhadap kehidupan jutaan orang keturunan Afrika yang lebih rentan terhadap kekerasan dan kematian akibat berhadapan dengan aparat penegak hukum,” katanya. 

“Hal ini juga membuat mereka lebih rentan terhadap kesenjangan kesehatan karena dampak besar rasisme dan diskriminasi ras terhadap kesehatan fisik dan mental," lanjutnya.

Campbell Barr mengatakan laporan tersebut menyoroti bahwa “ada orang-orang keturunan Afrika yang tidak terlihat,” terutama bagi kelompok rentan.

Laporan dan rekomendasi forum ini didasarkan pada dua sesi awalnya, satu pada bulan Desember lalu di Jenewa dan satu lagi pada tanggal 30 Mei-2 Juni di New York.

Mengenai masalah reparasi, resolusi ini merekomendasikan agar seluruh 193 negara anggota PBB mendidik diri mereka sendiri dan masyarakat tentang sejarah dan warisan kolonialisme dan perbudakan. Dikatakan bahwa mereka harus mengakui kontribusi atau penderitaan yang mereka alami akibat warisan ini, dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Campbell Barr, yang merupakan wakil presiden pertama Kosta Rika pada tahun 2018-2022, mengatakan bahwa laporan tersebut juga merekomendasikan untuk mendorong diskusi panel, mengadakan pertemuan puncak global dan mencari pendapat hukum serta studi mengenai masalah reparasi.

Ide untuk forum ini dicetuskan pada awal Dekade Internasional Keturunan Afrika, yang dimulai pada tahun 2014 dan berakhir pada tahun 2024. Forum ini menyerukan perpanjangan dekade kedua, hingga tahun 2034.

Resolusi majelis tahun 2021 menyerukan forum tersebut untuk mempertimbangkan penyusunan deklarasi PBB tentang pemajuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia keturunan Afrika.

Dalam laporan tersebut, forum tersebut sangat mendukung deklarasi tersebut, dengan mengatakan bahwa deklarasi tersebut akan mengisi kesenjangan dalam instrumen hak asasi manusia yang ada dan “menjadi alat penting untuk menjamin martabat, inklusi, kesetaraan dan keadilan reparatif bagi warga Afrika dan keturunan Afrika.” [ABC News]