Duta besar AS untuk PBB Nikki Haley

DIALEKSIS.COM | New York - Majelis Umum PBB telah menolak resolusi yang disponsori Amerika Serikat yang berusaha mengutuk Hamas, kelompok Palestina yang mengelola Jalur Gaza yang terkepung. 

Resolusi, yang didukung kuat oleh Israel, membutuhkan dua pertiga suara mayoritas untuk disampaikan pada hari Kamis setelah pemungutan suara sebelumnya di majelis.

Proposal gagal melewati ambang, dengan 87 negara memberikan suara dan 57 suara menentang. Tiga puluh tiga negara abstain.

Pemilihan sebelumnya mensyaratkan mayoritas dua pertiga, yang mengikuti langkah prosedural yang diminta oleh Kuwait, jauh lebih dekat: 75-72, dengan 26 abstain.

Resolusi itu adalah salah satu tindakan final duta besar AS untuk PBB Nikki Haley di badan internasional yang sebelumnya ia meninggalkan jabatannya pada akhir tahun.

Utusan yang keluar, seorang pembela Israel yang gigih, telah menulis surat kepada negara-negara anggota pada hari Senin yang mendesak mereka untuk memilih naskah yang dirancang AS, memperingatkan mereka: "Amerika Serikat mengambil hasil dari suara ini dengan sangat serius."

"Sebelum Majelis Umum dapat secara kredibel mendukung kompromi dan rekonsiliasi antara Palestina dan Israel, itu harus dicatat, tidak ambigu dan tanpa syarat, mengutuk terorisme Hamas," kata Haley kepada PBB sebelum pemungutan suara.

James Bays Al Jazeera melaporkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa itu adalah pertemuan yang menegangkan karena Majelis Umum untuk pertama kalinya harus memutuskan bagaimana resolusi akan dipilih.

"Itu sebuah pemungutan suara mengenai apakah akan menjadi mayoritas sederhana atau mayoritas dua pertiga. Hasil itu sangat sempit tetapi mendukung dua pertiga, menempatkan yang jauh lebih tinggi untuk resolusi Duta Besar Haley.

"Ketika akhirnya terpilih, dia mendapat suara mayoritas tetapi dia tidak mendapatkan dua pertiga - pukulan bagi duta besar AS," kata Bays.

Dalam sebuah pernyataan resmi, Hamas berterima kasih kepada negara-negara anggota PBB "yang berdiri bersama perlawanan rakyat kita dan keadilan perjuangan mereka" dan menyerang Haley yang "dikenal karena ekstremisme dan posisinya yang mendukung terorisme Zionis di Palestina".

Juru bicara Hamas Sami Abu Zahri menggambarkan pemungutan suara itu sebagai "tamparan" bagi pemerintahan Presiden Donald Trump yang telah mengambil sikap pro-Israel yang tegas dalam menangani proses perdamaian Timur Tengah.

"Kegagalan usaha Amerika di PBB merupakan tamparan bagi pemerintah AS dan konfirmasi legitimasi dari perlawanan," tulis Zahri di Twitter.

Mahmoud Abbas, presiden Otorita Palestina di Tepi Barat, juga menyambut baik kekalahan resolusi itu dengan mengatakan: "Kepresidenan Palestina tidak akan membiarkan kecaman atas perjuangan Palestina."

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan bahwa negara-negara yang menolak rancangan resolusi seharusnya merasa malu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji mereka yang memberikan suara mendukung.

Ali Abunimah, co-founder Electronic Intifada, sebuah publikasi berita online independen, mengatakan kegagalan proposal itu signifikan.

"Resolusi ini benar-benar hanya upaya untuk mempersenjatai PBB melawan rakyat Palestina, melawan hak mereka yang sah," katanya kepada Al Jazeera.

"Resolusi itu sendiri hanya wacana dari Israel - tidak menyebutkan pendudukan militer, pengepungan Gaza, serangan harian Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Saya pikir dunia melihat melaluinya dan mereka dengan tepat menolaknya. "

Jalur Gaza, rumah bagi dua juta orang Palestina, telah berada di bawah blokade Israel yang melumpuhkan selama lebih dari satu dekade.

Pada tahun 2006, Hamas mengalahkan Fatah dalam pemilihan parlemen di Jalur Gaza dan, setahun kemudian, pertempuran antara faksi-faksi yang bermusuhan meletus.

Ketika Hamas mengambil alih, Israel menanggapi dengan menegakkan blokade darat, laut dan udara di Gaza dan melarang penduduknya bekerja di Israel.

Mesir mengikutinya, secara efektif menyegel Jalur Gaza - sering digambarkan sebagai penjara terbesar di dunia - dari dunia luar.

Isolasi Gaza yang berkelanjutan telah menghancurkan ekonomi, memiskinkan penduduk dan 60 persen tanpa pekerjaan, listrik dan layanan kesehatan yang tidak memadai. Al Jazeera