DIALEKSIS.COM | Kuala Lumpur, Malaysia - Didalam pusat pembelajaran Kuala Lumpur, sekelompok anak laki-laki dan perempuan membungkuk di atas buku catatan mereka, dengan rajin menyalin kata-kata Burma yang ditulis oleh guru sukarela mereka di papan tulis. 

Anak-anak dari etnis Chin yang ikut melarikan diri dari Myanmar bertahun-tahun yang lalu, kebanyakan dari mereka telah terbiasa dengan rasa tidak aman hidup sebagai pencari suaka atau pengungsi.

Tapi sekarang, mereka menghadapi ujian baru - pindah ke tanah air yang belum pernah mereka kenal.

"Anak-anak ini lahir di Malaysia," kata kepala sekolah Mang Pi, yang melarikan diri dari Myanmar saat remaja pada 2010 untuk melarikan diri dari kerja paksa untuk militer. "Dokumentasi mereka tidak ada di sana dan itu tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan. Mereka akan berakhir dengan limbo - tidak akan kembali, tidak maju."

Sekitar 39.000 orang Chin tinggal di Malaysia, menurut kelompok masyarakat. Mereka tidak dapat bekerja atau mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Mereka juga berisiko ditahan polisi karena Malaysia tidak menandatangani Konvensi 1951 tentang Pengungsi PBB.

Pengakuan dalam bentuk kartu dari Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memberikan keamanan dan layanan kesehatan yang lebih murah, tetapi pada bulan Mei tahun lalu badan pengungsi mengatakan kepada mereka bahwa situasi di Negara Chin Myanmar "stabil dan aman" dan masyarakat tidak lagi membutuhkan perlindungan.

Keputusan itu, yang dikenal sebagai "penghentian", berarti UNHCR percaya bahwa aman bagi Chin untuk mulai kembali ke tanah air mereka.

Secara umum, ini memberi Chin yang terdaftar pada agen PBB tiga opsi ketika kartu mereka berakhir: kembali ke Myanmar; memperpanjang validitas kartu hingga akhir 2019 dan kehilangan perlindungan pengungsi sejak 2020; atau melalui proses verifikasi pengungsi untuk membuktikan status mereka lagi. Opsi itu membawa risiko penolakan dan kehilangan perlindungan yang ada.

"Hanya orang-orang yang dikonfirmasi oleh UNHCR yang masih membutuhkan perlindungan internasional akan tetap terdaftar dan mendapat manfaat dari perlindungan internasional," kata badan itu kepada masyarakat.

Langkah ini memicu protes oleh para pengungsi Chin di Malaysia yang mengkhawatirkan keselamatan mereka di tengah berlanjutnya laporan kekerasan di Negara Bagian Rakhine barat Myanmar, di perbatasan selatan Negara Bagian Chin.

"PBB harus meninjau apakah mereka benar-benar peduli dengan kehidupan manusia dan hak-hak pengungsi," kata James Bawi Thang Bik, koordinator Aliansi Pengungsi Chin di Kuala Lumpur, kepada Al Jazeera.

Chin Kristen yang sebagian besar adalah salah satu dari setidaknya 135 kelompok etnis di Myanmar dan jumlah tidak lebih dari 1,5 juta orang. Selama beberapa dekade pemerintahan militer yang sangat tersentralisasi, mereka berjuang untuk menegaskan identitas mereka. Disalahgunakan oleh tentara dan target diskriminasi politik dan agama, banyak yang meninggalkan negara itu.

Beberapa pergi ke India, yang lain ke Malaysia. Di kedua negara mereka menemukan kedamaian, jika bukan keamanan. Diperkirakan 4.000 Chin di India juga menghadapi penghentian.

Pada 2017, penindasan brutal militer Myanmar terhadap Rohingya di Rakhine, yang mengirim ratusan ribu orang ke Bangladesh, memicu kekhawatiran di antara para pengungsi Chin.

Sekarang, pecahnya kekerasan antara angkatan bersenjata dan Angkatan Darat Arakan, kelompok pemberontak Buddha, meluas ke Negara Bagian Chin, daerah pedesaan, daerah pegunungan yang berbatasan dengan India.

"Baru pada Agustus 2017 Anda memiliki eksodus 700.000 Rohingya yang melarikan diri dari negara itu di tengah klaim genosida," kata Evan Jones, koordinator program yang berbasis di Bangkok untuk Asia Pacific Refugee Rights Network. "Faktanya tetap bahwa ini adalah pemerintah yang tidak dapat memberikan keamanan bagi warganya. Apa terburu-buru?"

Edith Mirante, yang telah menangani masalah-masalah Chin sejak 1980-an dan telah mengunjungi daerah itu beberapa kali, mengatakan Tentara Arakan telah menggunakan bagian selatan negara itu sebagai tempat latihan.

"Mereka menarik Tatmadaw (tentara Myanmar) dan yang mengirim orang-orang Chin melarikan diri melintasi perbatasan pada akhir 2017," katanya kepada Al Jazeera. "Kehadiran Tatmadaw cukup tinggi di seluruh negara bagian. Setiap kota memiliki garnisun pasukan. Ini tentu saja kehadiran yang sangat menakutkan bagi Chin."

Organisasi Hak Asasi Manusia Chin (CHRO), yang memantau situasi di lapangan, mengatakan setidaknya ada empat kesempatan pada tahun 2017 ketika orang-orang dipaksa masuk ke India sebagai akibat dari pertempuran antara Tentara Arakan dan militer Myanmar.

Salai Sang Hnin Lian, di kantor CHRO di ibukota negara bagian Hakha, mengatakan para pengawasnya terus melaporkan "berulang" pecahnya kekerasan, khususnya di sekitar Paletwa di perbatasan selatan. Pemerintah juga telah memberlakukan langkah-langkah yang membatasi kemampuan Chin untuk mempraktikkan agama mereka, katanya.

"Negara Chin itu sendiri tidak seperti yang diklaim," katanya kepada Al Jazeera, merujuk pada keputusan UNHCR.

Proses penghentian dimulai pada bulan Agustus dan akan selesai pada akhir Desember tahun ini.

Namun demikian, UNHCR mengatakan bahwa keputusannya tidak ditetapkan.

"Kami memahami keprihatinan tersebut," kata juru bicara UNHCR, Caroline Gluck kepada Al Jazeera melalui telepon dari ibu kota Thailand, Bangkok.

"Kami terus-menerus meninjau [situasi]. Kami menyadari fakta bahwa segala sesuatu dapat berubah, dan dapat berubah dengan sangat cepat."

Dia menekankan agensi itu "selalu responsif" terhadap perubahan kondisi atau perkembangan baru.

Pedoman PBB sendiri tentang penghentian membutuhkan "perubahan substansial dan abadi" di negara asal pengungsi, kata Kirsten McConnachie, seorang akademisi Universitas East Anglia. Standar ditetapkan tinggi karena konsekuensi potensial.

"Apa yang tidak biasa dengan keputusan ini adalah bahwa tidak ada perubahan substansial dan abadi seperti itu," kata McConnachie kepada Al Jazeera. "Ada banyak hal yang terjadi di Myanmar yang menunjukkan bahwa bukan itu masalahnya."

Angka-angka di Malaysia menunjukkan jumlah Chin yang terdaftar sebagai pengungsi dan pencari suaka telah menurun tajam. Pada akhir Desember, UNHCR di Malaysia mengatakan ada 26.180 pengungsi Chin dan pencari suaka di buku-bukunya. Sebelum keputusan diumumkan, ada 31.150.

Badan itu mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penurunan itu mencerminkan "penutupan file secara rutin", termasuk bagi mereka yang permohonan status pengungsinya ditolak atau pengungsi yang tidak maju untuk memperbarui kartu mereka atau tidak dapat dihubungi.

Chin juga merupakan "mayoritas" dari 2.400 orang yang dimukimkan dari Malaysia tahun lalu, katanya.

Kembali di pusat pembelajaran, Mang Pi mengatakan pendaftaran telah turun sedikit sejak tahun lalu karena orang tua yang tidak lagi memiliki kartu pengungsi khawatir untuk membiarkan anak-anak mereka keluar jika mereka dihentikan oleh polisi.

Di dapur di belakang, sebuah tong sup bergelembung di atas kompor dan si juru masak bersiap untuk menggoreng tumpukan nugget ayam untuk makan siang anak-anak.

Beberapa siswa yang lebih tua mengambil bagian dalam demonstrasi menentang pengumuman penghentian.

"Semua orang tahu penghentian itu tidak adil," kata Bawi. "Jika mereka [UNHCR] tidak meninjau, kami akan memiliki lebih banyak protes."