Kekerasan terkait pemilu juga meningkat tahun ini menjelang jajak pendapat Oktober [EPA]

DIALEKSIS.COM | Afganistan - Dari Januari hingga September 2018, setidaknya 2.798 warga sipil telah tewas dan 5.252 lainnya terluka di seluruh negeri yang sedang bergolak itu.

Warga sipil Afghanistan terus terbunuh dalam jumlah rekor oleh kelompok-kelompok bersenjata anti-pemerintah tahun ini, PBB mengatakan, mencatat bahwa kematian telah menjadi yang tertinggi sejak 2014.

Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan (UNAMA) mengatakan bahwa dari Januari hingga September 2018, diperkirakan 2.798 warga sipil telah tewas dan 5.252 lainnya terluka dalam serangan di seluruh negeri.

Korban-korban itu dipersalahkan atas pemboman bunuh diri dan penggunaan alat peledak rakitan (IED) oleh "unsur-unsur anti-pemerintah".

Laporan yang dirilis pada hari Rabu mengatakan penggunaan IED meningkat dalam frekuensi dan mematikan, menyebabkan rekor tingkat korban sipil yang tinggi di tiga kuartal pertama tahun 2018.

Pertunangan tanah, pembunuhan terencana, operasi udara dan ranjau yang tidak meledak juga disalahkan atas kematian.

"Keprihatinan serius", laporan itu mencatat, bahwa unsur-unsur anti-pemerintah semakin mengarahkan serangan terhadap warga sipil dari etnis dan agama minoritas.

Pasukan keamanan Afghanistan telah berjuang untuk memerangi Taliban dan Negara Islam Irak dan Levant ( ISIL , juga dikenal sebagai ISIS) sejak AS dan NATO secara resmi mengakhiri misi tempur mereka di negara itu pada tahun 2014 dan mengalihkan fokus mereka ke "dukungan dan peran kontraterorisme ".

Di antara serangan terbaru di Afghanistan adalah pemboman bunuh diri di provinsi Nangarhar timur, yang menyebabkan setidaknya 68 orang tewas , dan ledakan bunuh diri di Kabul pada bulan Agustus, menargetkan lingkungan Syiah, yang menewaskan 34 siswa .

Kekerasan terkait pemilu yang menargetkan pusat pendaftaran pemilih juga menewaskan 126 warga sipil dan menyebabkan 240 orang cedera.

"Karena tidak ada solusi militer untuk pertempuran di Afghanistan, PBB memperbarui seruannya untuk penyelesaian segera dan damai terhadap konflik untuk mengakhiri penderitaan rakyat Afghanistan," kata Tadamichi Yamamoto, kepala badan PBB, mengatakan. .

"Semua pihak dapat dan harus melakukan yang terbaik untuk melindungi warga sipil dari bahaya, termasuk dengan membuat kemajuan konkret menuju perdamaian."

Pemilihan parlemen dan distrik yang lama tertunda dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2018. Al Jazeera.