Pemimpin oposisi Partai Liberal Australia, Peter Dutton mengisi bahan bakar mobil di Carrick, Tasmania, Australia, 6 April 2025 [Foto: Thomas Lisson/AAP Images via AP]
DIALEKSIS.COM | Australia - Partai oposisi utama Australia telah membatalkan janji kampanye untuk mengakhiri pengaturan kerja jarak jauh bagi pegawai negeri dan memecat puluhan ribu pegawai pemerintah di tengah menurunnya dukungan dalam jajak pendapat.
Peter Dutton, pemimpin Partai Liberal berhaluan kanan-tengah, mengatakan pada hari Senin (7/4/2025) bahwa ia mengakui bahwa usulan tersebut merupakan sebuah "kesalahan".
"Saya pikir penting bagi kita untuk mengatakan itu dan mengakuinya, dan niat kita adalah untuk memastikan bahwa ketika pembayar pajak bekerja keras dan uang mereka digunakan untuk membayar upah, itu digunakan secara efisien," kata Dutton dalam sebuah wawancara dengan Channel Nine.
Dutton, mantan detektif polisi dari Queensland, telah berjanji untuk memaksa pegawai pemerintah bekerja dari kantor lima hari seminggu dan memangkas 41.000 posisi dari daftar gaji publik.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, yang bulan lalu mengumumkan pemilihan umum nasional pada tanggal 3 Mei, meragukan perubahan sikap lawannya.
“Peter Dutton ingin melemahkan hak-hak pekerja dan, khususnya, tidak memahami keluarga modern, tidak memahami peran penting yang dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dalam mengatur keluarga mereka,” kata Albanese kepada wartawan.
Partai Buruh sayap kiri-tengah Albanese telah memperoleh dukungan atas koalisi yang dipimpin Partai Liberal Dutton dalam jajak pendapat baru-baru ini, meskipun persaingan tetap ketat.
Dalam survei Newspoll terbaru yang dirilis pada hari Minggu, Partai Buruh memimpin Koalisi dengan skor 52-48 dalam pertarungan langsung, naik satu poin persentase dari jajak pendapat sebelumnya.
Masalah biaya hidup, termasuk krisis keterjangkauan perumahan yang parah, telah mendominasi kampanye pemilihan.
Meskipun Partai Buruh atau Koalisi hampir pasti akan memenangkan suara terbanyak, jajak pendapat telah menunjukkan kemungkinan besar parlemen yang tidak seimbang.
Australia terakhir kali menghasilkan parlemen yang tidak memiliki mayoritas pada tahun 2010, ketika mantan Perdana Menteri Julia Gillard meminta dukungan dari Partai Hijau Australia dan tiga anggota parlemen independen untuk membentuk pemerintahan minoritas. [Aljazeera]
Sebelumnya
