DIALEKSIS.COM | Guatemala City - Selama beberapa dekade, Raul de Jesus Gomez memperjuangkan keadilan bagi saudaranya Ramiro, yang terbunuh dalam pembantaian 1982 di Guatemala utara. Sekarang, dia berjuang untuk menjaga para pelaku di balik jeruji besi.

Tahun Gomez lahir menandai awal perang sipil 1960-1996 antara tentara dan pasukan gerilya kiri. Dia hanya anak kecil ketika keluarganya pindah ke Dos Erres, sebuah komunitas pertanian di departemen Peten. Pada saat Gomez berusia 20-an, kampanye bumi hangus militer sudah berjalan lancar.

Semua mengatakan, konflik bersenjata itu menewaskan 200.000 orang dan 45.000 hilang. Menurut komisi kebenaran yang didukung oleh PBB, pasukan militer melakukan tindakan genosida di beberapa wilayah asli Maya.

Komisi kebenaran mendokumentasikan 663 pembantaian. Salah satunya adalah di Dos Erres, di mana pasukan khusus Kaibiles membunuh lebih dari 200 pria, wanita, anak-anak dan bayi pada 6 Desember 1982.

"Kakak laki-lakiku meninggal di sana. Dia dibantai oleh tentara," kata Gomez kepada Al Jazeera.

Gomez adalah bagian dari paduan suara oposisi yang tumbuh terhadap inisiatif legislatif di Guatemala dan El Salvador yang akan memberikan amnesti luas kepada para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di Guatemala, sebuah undang-undang untuk mereformasi Undang-Undang Rekonsiliasi Nasional yang disahkan setelah perjanjian perdamaian tahun 1996 dibuat melalui kongres yang terpecah. Yang kedua dari tiga pembacaan RUU amnesti berlangsung Rabu, memicu intervensi penuh semangat di kedua sisi.

Mosi disajikan pada hari Rabu untuk mengirim kembali tagihan ke komisi dan untuk berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi pada konstitusionalitas dari tagihan keduanya gagal. Debat ketiga dan pemungutan suara terakhir dapat dijadwalkan pada minggu depan.

RUU itu akan memerintahkan pembebasan dalam waktu 24 jam lebih dari 30 orang militer dan paramiliter yang dihukum karena penghilangan paksa, pemerkosaan, pembantaian dan kekejaman perang lainnya. Ini juga akan menutup uji coba saat ini dan masa depan.

Enam tentara masing-masing dihukum ribuan tahun penjara karena pembantaian Dos Erres adalah di antara mereka yang akan berjalan bebas jika RUU itu disahkan.

"Sebagai korban, kami berharap RUU itu tidak berlaku," kata Gomez.

Para pendukung RUU itu berpendapat langkah itu perlu bagi negara untuk bergerak maju. Mereka mengklaim campur tangan sayap kiri di cabang kehakiman telah menyebabkan penuntutan yang bias dan bermotivasi politik bagi pejabat militer. Banyak yang menyangkal kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi.

RUU amnesti "akan mengakhiri penganiayaan ideologis dan urusan reparasi," presiden kongres Alvaro Arzu mentweet pada hari Rabu.

Anggota Kongres Amilcar Pop, seorang pengacara hak-hak adat, menolak argumen para pendukung amnesti. Hanya satu pejuang gerilya di antara para terpidana, tetapi rasionya kira-kira sejalan dengan temuan komisi kebenaran, katanya. Komisi itu menyimpulkan militer melakukan 93 persen kekejaman dan pasukan gerilya hanya tiga persen.

"Kejahatan selama pertempuran tidak diadili dan itu penting untuk dikenali," kata Pop kepada Al Jazeera.

"Apa yang ada adalah serangan terhadap warga sipil, anak di bawah umur, wanita, dan bahkan bayi yang baru lahir terbunuh dalam pembantaian," katanya.

Di negara tetangga, El Salvador, inisiatif legislatif yang serupa menjadi topik kontroversi yang terus berkembang. Komisi politisi ad hoc sedang mengerjakan draf RUU untuk memberikan amnesti kepada pelaku kejahatan perang.

Konflik bersenjata 1979-1992 antara militer Salvador dan pasukan gerilya kiri menyebabkan sekitar 75.000 orang tewas dan ribuan hilang.

Seperti di Guatemala, bumi hangus militer dan kampanye kontra-pemberontakan termasuk penargetan warga sipil dan pembantaian seluruh desa. Juga seperti di Guatemala, komisi kebenaran menyimpulkan bahwa militer bertanggung jawab atas sebagian besar kekejaman.

Selama konflik, pemerintah Amerika Serikat menyediakan miliaran dolar dan pendanaan untuk pemerintah Salvador.

Sebuah undang-undang amnesti tahun 1993 mencegah penuntutan kejahatan perang, tetapi Mahkamah Agung negara itu menjatuhkannya pada tahun 2016. Putusan tersebut memfasilitasi persidangan pejabat militer tingkat tinggi saat ini untuk pembantaian El Mozote Desember yang dilakukan hampir 1.000 penduduk desa oleh batalyon pasukan khusus. Lebih dari separuh korban adalah anak-anak.

Korban selamat dan kerabat korban pembantaian El Mozote adalah di antara lusinan kelompok yang menentang upaya untuk mengembalikan amnesti. Sebuah rancangan undang-undang yang berlaku akan "menghasilkan model sosial yang disfungsional berdasarkan impunitas", menurut sebuah pernyataan pada hari Rabu oleh Komisi Nasional untuk Pencarian Orang Hilang selama Konflik Bersenjata.

Protes dari orang-orang yang selamat dari Salvador dan kelompok-kelompok hak asasi manusia telah digaungkan oleh organisasi internasional. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet berbicara menentang RUU amnesti Guatemala awal tahun ini dan sekarang juga mengutuk rekannya yang baru jadi di El Salvador.

"Amnesti untuk kejahatan paling serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, bertentangan dengan hukum internasional," kata Bachelet dalam sebuah pernyataan, Rabu.

"Dengan secara efektif memberikan impunitas kepada mereka yang bersalah atas kejahatan berat, itu akan membuat pengulangan kejahatan serupa lebih mungkin terjadi," katanya.