DIALEKSIS.COM | Yangon, Myanmar - U Zaw Moe berdiri di sel penjara berdinding putih tanpa jendela di pinggiran Yangon.

"Ini mirip dengan tempatku dulu," katanya, sambil meringkuk ruang persegi panjang itu, menunjuk ke beberapa selimut tua dan ember di sudut yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai toilet.

Sel itu, bagian dari museum Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), bertujuan untuk memberi pengunjung perasaan tentang kondisi di mana Zaw Moe dan ribuan lainnya di Myanmar ditahan karena memprotes pemerintahan militer yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Namun sejak dibebaskan pada 2013, Zaw Moe, yang sekarang bekerja dengan AAPP, tidak secara resmi dianggap sebagai mantan tahanan politik. Kenyataannya, tidak ada yang tahu karena pemerintah Myanmar tidak mengakui keberadaan tahanan politik - dulu atau sekarang - bahkan ketika mereka menghadapi tuduhan terus menciptakan mereka.

Menurut AAPP, yang mendefinisikan tahanan politik sebagai "siapa saja yang ditangkap karena keterlibatan aktif atau peran pendukung mereka dalam gerakan politik dengan cara damai atau perlawanan", setidaknya 35 tahanan politik telah dihukum sejak Liga Nasional Aung San Suu Kyi for Democracy (NLD) memenangkan pemilihan penting pada tahun 2015.

56 lainnya menunggu persidangan di penjara, sementara 235 berada dalam jaminan menunggu persidangan. Itu adalah peningkatan 42 persen dalam jumlah tahanan politik yang dihitung AAPP tahun sebelumnya.

AAPP mengatakan kasus baru-baru ini termasuk wartawan Reuters Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, yang dihukum karena melanggar Undang-Undang Rahasia Rahasia era kolonial ketika sedang menyelidiki kekejaman terhadap Rohingya dan sekarang menjalani hukuman tujuh tahun penjara.

Lainnya termasuk demonstran anti-perang, petani, mantan tentara anak-anak dan aktivis hak-tanah, menurut kelompok itu.

Tindakan keras itu dilakukan meskipun NLD berjanji untuk menghentikan pemenjaraan orang karena mengkritik pemerintah. U Tun Tun Hein, seorang juru bicara, bersumpah tiga tahun lalu bahwa partai akan menetapkan definisi bagi tahanan politik yang berkuasa dan "tidak akan menangkap siapa pun sebagai tahanan politik".

Sabuk konveyor yang akan terus mengirim tahanan politik ke penjara tanpa batas.

Dan sementara parlemen Myanmar telah mencabut atau mengamandemen beberapa undang-undang yang dulu digunakan pemerintah untuk menangkap dan menuntut warga sipil karena pandangan politik mereka, para aktivis mengatakan kebebasan berekspresi masih diserang.

"Dengan mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, berserikat, dan majelis publik yang damai, terutama ketika kritik terfokus pada pemerintah, NLD telah membentuk ban berjalan yang akan terus mengirim tahanan politik ke penjara ad infinitum," kata Phil Robertson, wakil direktur Human Divisi Asia Rights Watch.

"Hanya dengan mereformasi undang-undang yang sekarang digunakan untuk menuntut ekspresi dan aktivisme politik yang damai maka pemerintah akan dapat mematikan ban berjalan itu dan kembali ke janji awalnya untuk membebaskan semua tahanan politik."

Di bawah hampir 50 tahun pemerintahan militer yang terkenal, tidak ada kebebasan berekspresi di Myanmar.

Dari para biarawan berjubah merah tua hingga siswa muda, mereka yang berani berbicara menentang pemerintah dipukuli dan ditangkap oleh polisi, dan sering dikirim ke penjara untuk hukuman bertahun-tahun. Aung San Suu Kyi, yang kemudian digambarkan sebagai ikon demokrasi, tetap berada di bawah tahanan rumah selama 15 tahun.

Amnesty International memperkirakan Myanmar memiliki lebih dari 1.000 tahanan politik pada suatu waktu, menyebutnya "salah satu populasi tertinggi di dunia", tetapi militer secara konsisten menyangkal keberadaan mereka.

Ketika pemerintah transisi di bawah pensiunan jenderal Thein Sein mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012, lebih dari 450 orang dibebaskan dalam amnesti tahanan utama. Harapan para aktivis untuk pengakuan resmi bagi para tahanan politik semakin ditingkatkan dengan pembentukan komite yang dipimpin negara "untuk memeriksa tahanan politik yang tersisa yang menjalani hukuman mereka di penjara-penjara di seluruh negeri untuk memberikan mereka kebebasan".

Namun harapan dengan cepat pupus.

The Committee for Scrutinizing the Remaining Prisoners of Conscience dibentuk, yang disusun kembali pada tahun 2015, menghadapi kritik karena mengecualikan AAPP yang sudah ada, sementara kelompok-kelompok hak asasi manusia dan aktivis mengecam apa yang mereka katakan adalah kegagalan untuk membuat kemajuan nyata apa pun untuk hak-hak tahanan politik yang langgeng .

Pada tahun 2017, sebuah pernyataan publik bersama yang dirilis oleh 22 kelompok nasional dan internasional mengatakan bahwa tampaknya badan tersebut dibentuk "hanya untuk menangkis kritik nasional dan internasional yang berkembang, daripada untuk menyelesaikan masalah tahanan politik yang tersisa".

Para aktivis kecewa karena masih belum ada pengakuan resmi untuk tahanan politik, dan berharap pemerintah Aung San Suu Kyi, yang terdiri dari banyak mantan tahanan, akan melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini.

"Kami berharap pemerintahannya akan memajukan hak asasi manusia ketika berkuasa pada 2016 dengan mayoritas besar," kata juru bicara Amnesty International, yang menolak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan, kepada Al Jazeera.

"Pemerintahannya, pada kenyataannya, terdiri dari banyak mantan tahanan politik dan memiliki wewenang besar untuk membuat kemajuan nyata - terutama untuk meningkatkan iklim bagi orang-orang untuk berkumpul secara bebas dan damai berbicara sesuai pikiran mereka."

Meskipun pemilihan demokratis, militer mempertahankan kekuatan yang cukup besar.

Kementerian Dalam Negeri, yang bertanggung jawab atas penjara, tetap berada di bawah kendali angkatan bersenjata.

Pada 2016, pemerintah menghadapi panggilan baru untuk mengakui keberadaan mantan tahanan politik. Tetapi wakil menteri dalam negeri Mayor Jenderal Aung Soe mengklaim bahwa akan "tidak cocok" untuk persyaratan yang akan didefinisikan dalam hukum, bersikeras bahwa konstitusi mencegah definisi hukum dari istilah tersebut.

"Menurut pasal 374, setiap orang memiliki hak yang sama untuk melindungi hukum," kata perwira militer itu pada Juni 2016. "Itu akan bertentangan dengan konstitusi jika kita mengembalikan sistem klasifikasi tahanan."

"Istilah 'tahanan politik' secara resmi digunakan, jadi mengapa parlemen tidak bisa mendefinisikannya?" kata mantan anggota parlemen Yangon U Khine Maung Yi, merujuk pada penggunaan istilah oleh berbagai pejabat selama pidato. "Ketika seorang politisi ditangkap dan dituduh melakukan fitnah karena mengkritik pemerintah, itu adalah pelanggaran politik. Sudah saatnya pemerintah memperbaiki ini."

Tetapi penolakan untuk membangun pengakuan bagi tahanan politik itu tidak mengejutkan.

"Di bawah rezim [militer], mereka telah mengatakan tidak ada tahanan politik di Burma - jadi mereka harus mempertahankan posisi atasan mereka sebelumnya," kata Zaw Moe, menggunakan nama alternatif untuk Myanmar. "Jika mereka secara resmi mendefinisikan tahanan politik maka mereka harus mengenali semua tahanan yang mereka tangkap, siksa, dan dipenjara di masa lalu yang telah mereka sangkal sebagai tahanan politik."

Al Jazeera tidak bisa mendapatkan komentar dari Kementerian Dalam Negeri.

Optimisme yang menyertai kemenangan pemilihan NLD kini sebagian besar menguap.

"Jika tiga tahun terakhir merupakan indikasi, kemungkinan besar pemerintah ini tidak akan melakukan apa pun untuk memberi manfaat bagi tahanan hati nurani," kata Amnesty kepada Al Jazeera. "Undang-undang represif masih berlaku. Faktanya, pemerintah Myanmar telah menggunakannya secara agresif, dan masih secara rutin menghukum para jurnalis dan aktivis damai dengan tuduhan kasar."

Di museum AAPP, Zaw Moe berjalan keluar dari sel penjara dan berdiri di depan bagian lain dari pameran - sebuah dinding gambar yang menampilkan foto-foto yang baru-baru ini dicetak dari tahanan politik saat ini yang ditempel di papan busa hitam, dengan ruang untuk foto-foto baru yang mungkin perlu ditambahkan.

Sementara Zaw Moe mengatakan AAPP mengakui jalan untuk mendapatkan pengakuan resmi untuk tahanan politik itu lama, mereka akan terus bekerja menuju tujuan mereka.

"Kami tidak berbicara tentang balas dendam," kata Zaw Moe.

"Kami berbicara tentang mempersiapkan masa depan dan memiliki akuntabilitas. Kami harus memastikan masalah ini tidak harus menjadi masalah di masa depan. Jika ini terjadi lagi, semua upaya yang kami dan anggota pemerintah sipil telah lakukan akan hilang. "Al Jazeera