Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina - Reuter

DIALEKSIS.COM | Dhaka - Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina meminta komunitas internasional, termasuk Islamic Development Bank (IDB), untuk menekan Myanmar agar memberikan kepastian kapan pemulangan ratusan ribu Muslim Rohingya yang telah melarikan diri dari operasi militer Myanmar. 

"Meskipun adanya kemungkinan dampak negatif terhadap sumber daya, ekologi dan penduduk setempat," Perdana Menteri Sheikh Hasina menegaskan, "telah membuka perbatasan untuk memberi perlindungan bagi sejumlah besar Muslim Rohingya di wilayah kemanusiaan."

"Saya mendesak masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah yang spesifik dalam membangun tekanan terhadap Myanmar untuk menerapkan kesepakatan," kata Hasina.

Kini lebih dari 700.000 pengungsi Rohingya menyeberang dari barat Myanmar yang mayoritas berpenduduk beragama Budha, setelah adanya operasi militer Myanmar.

Perihal ini, menurut Hasina: "IDB tidak dapat tetap diam, sementara warga Rohingya menjadi korban pembersihan etnis."

Padahal kedua negara telah mencapai kesepakatan pada bulan November untuk memulai pemulangan warga sipil Rohingya.

Myanmar government spokesman Zaw Htay declined to comment yesterday, citing a new communications policy under which he said he would only answer the media’s questions during fortnightly press conferences in the capital Naypyitaw.

Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay menolak untuk berkomentar. Ia hanya mengatakan Rezim Myanmar telah membangun sebuah kamp transit. Sedangkan kelompok kanan mengatakan kondisi di daerah Rakhine belum siap untuk pemulangan.

Zaw Htay justru menegaskan bahwa rezim menolak keputusan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang memiliki yurisdiksi atas dugaan deportasi Muslim Rohingya ke Bangladesh sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Myanmar membantah tuduhan kekejaman yang dilakukan oleh pasukan keamanannya terhadap para pengungsi Rohingya, bahwa militernya melakukan tindakan yang dapat dibenarkan terhadap militan. Reuters