DIALEKSIS.COM | Mutraw, Myanmar - Dengan proses perdamaian yang didukung pemerintah Myanmar dalam kebuntuan, para pemimpin dan aktivis politik etnis Karen telah menyatakan ribuan kilometer persegi tanah sebagai "taman perdamaian" dan rakyat Karen adalah penjaga yang sah. 

Taman Perdamaian Salween, yang "didirikan" bulan lalu di negara bagian Kayin (Karen) di Myanmar timur tempat Persatuan Nasional Karen (KNU) telah lama berjuang untuk otonomi, adalah puncak dari upaya akar rumput bertahun-tahun yang bertujuan melestarikan tradisi dan budaya asli, diantara yang lain.

Akan tetapi, pemerintah pusat Myanmar di Naypyidaw, belum mengakui keberadaan taman nasional tersebut sebagai "alternatif yang berpusat pada manusia" untuk militerisasi dan pengembangan besar di lembah Sungai Salween.

"Pemerintah [Myanmar] harus menyadari bahwa jika mereka ingin mengendalikan segala sesuatu di negara ini, perlawanan akan selalu berlanjut ... itu tidak akan pernah berakhir," Saw Alex, wakil direktur Jaringan Aksi Sosial dan Lingkungan Karen (KESAN), salah satu dari Pendukung utama taman itu, mengatakan kepada Al Jazeera.

Pemberontakan Karen di sepanjang perbatasan timur Myanmar, ditandai setiap tahun pada 31 Januari, telah berlangsung selama 70 tahun. Karen, sebuah komunitas hingga enam juta, melihat militer Myanmar sebagai tentara penjajah tanpa klaim historis atas wilayah tersebut.

Jumlah pasti kebangsaan etnis di Myanmar diperebutkan, dengan perkiraan bahwa mereka terdiri setidaknya sepertiga dari total populasi sekitar 55 juta - dan kemungkinan lebih banyak. Komunitas-komunitas ini telah dipengaruhi secara tidak proporsional oleh puluhan tahun pemerintahan militer dan pertempuran, yang dimulai segera setelah negara itu merdeka dari Inggris pada tahun 1948.

KNU adalah salah satu dari sedikit kelompok etnis bersenjata - 10 dari total 20 lebih - yang menandatangani apa yang disebut Perjanjian Gencatan Senjata Nationwide (NCA) dengan pemerintah dan militer pada 2015.

Namun NCA telah gagal menghentikan pertempuran.

Mengutip kurangnya konsensus tentang isu-isu politik utama dengan militer dan pemerintah, yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, KNU menangguhkan partisipasinya dalam proses perdamaian Oktober lalu.

Pada 2018 saja, pasukan pemerintah bentrok dengan sayap bersenjata KNU, Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA), sekitar 60 kali, menurut laporan media setempat.

Menurut Sai Wansai, seorang analis politik etnis Shan, kegagalan proses perdamaian dapat ditelusuri kembali ke perjanjian yang salah, yang ditandatangani oleh para pemimpin KNU dengan tergesa-gesa. Kebuntuan saat ini "adalah apa yang diterima organisasi-organisasi bersenjata etnis penandatangan sebagai imbalan", katanya kepada Al Jazeera.

Di tengah kekecewaan upaya perdamaian yang dipimpin oleh negara, Taman Perdamaian Salween seluas 5.485 kilometer persegi adalah kawasan lindung yang mencakup hampir semua Distrik Mutraw Negara Bagian Karen di lembah Sungai Salween, area dengan keanekaragaman hayati yang signifikan. Wilayah ini dikelola oleh KNU, bukan pemerintah Myanmar pusat.

Setelah bertahun-tahun melakukan konsultasi masyarakat dengan ribuan rumah tangga setempat, sebuah piagam resmi yang mengakui tanah itu sebagai taman perdamaian disahkan oleh tiga perempat populasi Mutraw dan diratifikasi oleh KNU dan masyarakat sipil pada Desember 2018.

Dikenal secara lokal sebagai "Konstitusi Taman Perdamaian Salween", piagam tersebut meresmikan hak masyarakat Karen untuk mengejar mata pencaharian tradisional di lembah Sungai Salween dan mengidentifikasi mereka sebagai pemelihara hutan, sumber air dan beragam satwa liar. Masyarakat sipil, KNU, dan komite pusat taman mengatakan piagam itu akan menjadi dasar bagi peraturan untuk melindungi taman.

Juru bicara pemerintah Myanmar tidak membalas seruan Al Jazeera untuk berkomentar tentang taman perdamaian, dan belum secara terbuka mengakui inisiatif tersebut. Analis Sai Wansai mengatakan dia khawatir pihak berwenang di Naypyidaw "tidak akan mentolerir demarkasi semacam itu dari ... kebangsaan etnik, apakah itu Karen atau bukan".

Dalam menghadapi keheningan dari pemerintah Myanmar, yang juru bicaranya tidak membalas panggilan Al Jazeera, D. Gay Junior, ketua komite pusat Taman Perdamaian Salween, mengatakan pihak berwenang "harus mengakui, menghormati, dan menghargai" jenis prakarsa.

Ini adalah hak setiap kelompok etnis "untuk mempertahankan budaya dan tradisi serta cara hidup mereka", jelasnya.

Saw Alex KESAN menggambarkan Taman Perdamaian Salween sebagai bukti kapasitas Karen untuk mengelola tanah mereka sendiri, dan bahwa pemerintah Myanmar harus memperhatikan.

"Kami menunjukkan bahwa ini adalah perdamaian - oleh rakyat, dari rakyat," katanya.

Menurut KESAN, ada lebih dari 180 taman perdamaian di seluruh dunia. Apa yang membedakan mereka dari taman nasional adalah bahwa komunitas itu sendiri yang memimpin perlindungan warisan budaya lokal dan ekosistem yang rapuh.

Ini bukan prestasi kecil di Mutraw, sebuah wilayah konflik aktif yang telah menyaksikan peningkatan militerisasi dan pertarungan selama beberapa dekade atas kendali sumber daya dan wilayah.

Serangan militer besar-besaran sejak tahun 1990-an telah menyebabkan ribuan penduduk desa kehilangan tempat tinggal di kabupaten tersebut, serta masyarakat yang dihancurkan dan tanah disita.

Pada April tahun lalu, militer Myanmar mulai membangun jalan yang menghubungkan dua pangkalan di daerah itu, sebuah langkah yang oleh Karen digambarkan sebagai pelanggaran terhadap NCA. Serangan yang dihasilkan oleh pasukan pemerintah memaksa lebih dari 3.000 penduduk desa dari rumah mereka.

Di antara korban kekerasan adalah Saw O Moo, seorang aktivis lingkungan Karen dan advokat lama untuk Taman Perdamaian Salween. Dia ditembak oleh tentara pemerintah saat mengendarai sepeda motor ke sebuah diskusi komunitas. Hanya ransel yang dibawanya - bukan tubuhnya - dikembalikan ke keluarganya.

Pada awal 2019, militer kembali membangun jalan yang sama dan dilaporkan menembakkan mortir ke dekat komunitas Karen setempat, yang memicu pertempuran kecil dengan KNLA.

Dengan penunjukan Mutraw baru-baru ini sebagai kawasan lindung, Jenderal KNLA Baw Kyaw Heh - pendukung taman perdamaian lama - mengatakan pemerintah Myanmar harus menarik tentaranya dari wilayah tersebut.

"Jika kita saling menghormati, kita bisa hidup damai di wilayah kita sendiri, dengan bermartabat. Kita tidak harus bertarung. Kita tidak harus saling bunuh," katanya kepada Al Jazeera.

"Bagi mereka yang ingin datang dan menghancurkan taman perdamaian ini, mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan perdamaian. Bukan kita yang tidak menginginkan perdamaian."

Selain ancaman konflik bersenjata yang berkelanjutan, bendungan PLTA Hatgyi yang diusulkan, yang terletak di Sungai Salween di Mutraw selatan, akan, jika selesai, membanjiri area tersebut. Proyek ini dimaksudkan untuk menggusur ribuan orang, tetapi sebagian besar dari 1.300 megawatt listrik yang diperkirakan diproduksi akan menuju ke negara tetangga Thailand.

Mereka yang berkomitmen pada Taman Perdamaian Salween mengatakan dukungan internasional untuk inisiatif ini akan sangat penting untuk memastikan keberhasilannya sebagai cara untuk membangun perdamaian di negara ini.

"Orang Karen tinggal di sini bersama hutan, tanah, sungai - dengan alam, bersama," kata D. Gay Junior. "Tekan pemerintah Myanmar untuk tidak menghancurkannya." Al Jazeera