DIALEKSIS.COM | Kuala Lumpur - Puluhan ribu keluarga di Malaysia kini mengalami darurat kekurangan pembantu rumah tangga (PRT), terutama ketika warga bekerja dari rumah selama pandemi Corona (COVID-19). Hal itu disampaikan oleh Asosiasi Sumber Daya Manusia Nasional Malaysia (Pusma).

Seperti dilansir The Star, Kamis (25/3/2021), Presiden Pusma, Zarina Ismail, menyebut bahwa lebih dari 10 ribu keluarga di Malaysia menderita karena belum juga mendapatkan PRT.

"Yang menambah kesengsaraan mereka adalah banyak PRT asing yang mengakhiri kontrak kerja mereka segera dan kembali ke negara mereka," tutur Zarina dalam konferensi pers pada Kamis (25/3) waktu setempat.

Zarina menuturkan bahwa banyak keluarga yang berjuang untuk menghadapi kurangnya PRT dan situasinya sulit bagi mereka yang sudah lanjut usia dan hidup sendirian, atau membutuhkan bantuan khusus.

Para ibu yang bekerja menjadi yang terdampak parah oleh kekurangan PRT, karena mereka harus bekerja dari rumah sambil mengurusi anak-anak mereka yang masih kecil, atau orang tua yang sudah lanjut usia atau mengalami disabilitas.

"Sejumlah anak masuk sekolah dua atau tiga kali seminggu, dengan yang lain tetap di rumah," sebut Zarina. "Banyak orang tua kesusahan harus bekerja dari rumah sambil mengurusi anak-anak dan rumah tangga mereka," imbuhnya.

Terkait risiko penyebaran Corona akibat masuknya PRT asing ke Malaysia, Zarina menyebut hal itu tidak signifikan diabaikan. Dia mengutip data statistik yang disampaikan Menteri Senior Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, yang menyebut bahwa hanya 0,42 persen dari 117.449 warga negara asing yang masuk ke Malaysia yang dinyatakan positif Corona antara 24 Juli 2020 hingga 5 Februari 2021.

"Ini berarti hanya ada satu kasus positif dari 238 kedatangan, yang tergolong tidak signifikan," sebut Zarina.

Zarina menambahkan para majikan bersedia menanggung biaya tes Corona dan karantina wajib untuk PRT yang dibawa masuk ke Malaysia, sebesar 3.900 Ringgit (Rp 13,6 juta). Zarina menuturkan bahwa perwakilannya telah bertemu Ismail Sabri dan Menteri Sumber Daya Manusia M Saravanan untuk menyoroti masalah ini.

"Kami telah menulis surat kepada Perdana Menteri juga dan berharap dapat bertemu dengannya segera untuk membahas persoalan ini karena situasinya telah mencapai titik kritis," imbuhnya.

Sementara itu, perwakilan dari koalisi 1.018 agensi PRT di Malaysia, David Tan, mengusulkan pemerintah bisa memberlakukan standar prosedur operasional yang sudah ada untuk masuknya pekerja asing, pada para PRT asing.

"Tidak seperti pekerja asing yang bekerja di sektor lain, PRT datang secara perorangan dan tidak tinggal berkelompok," ujarnya. "Mereka memberikan lebih sedikit risiko kesehatan," imbuh David.

Dia menambahkan bahwa jika situasi saat ini terus berlanjut, maka ada bahaya masuknya pekerja asing tanpa dokumen yang sah yang dipekerjakan sebagai PRT. Situasi itu, menurut David, akan memberikan risiko kesehatan lebih besar bagi para majikan dan bahkan masyarakat.

Sejak Maret lalu, masuknya PRT asing ke Malaysia terhenti ketika perbatasan ditutup untuk mengendalikan penyebaran Corona.[Detik]