DIALEKSIS.COM I Skopje - Parlemen Makedonia pada hari Senin (30/07) memutuskan untuk menggelar referendum penting pada 30 September nanti mengenai kesepakatan dengan Yunani untuk menyelesaikan sengketa nama. 

Dalam sidang parlemen tersebut, 68 dari 120 anggota parlemen memilih tanggal tersebut. Meskipun tak ada yang tidak setuju ataupun abstain, tetapi sisanya sebanyak 52 representatif tidak hadir.

Sementara itu, Partai oposisi utama yang bernama Organisasi Revolusioner Internal Makedonia - Partai Demokrat untuk Persatuan Nasional Makedonia (VMRO-DPMNE) menentang keras referendum itu dan meninggalkan sidang.

Anggota partai VMRO-DPMNE mempermasalahkan bahwa kesepakatan dengan Athena tidak boleh dikaitkan dengan tawaran keanggotaan Uni Eropa dan NATO.

Pada tanggal 17 Juni lalu, Yunani dan Makedonia menandatangani perjanjian bersejarah untuk mengganti nama Makedonia, hal ini dilakukan untuk mengakhiri perselisihan antara kedua negara tersebut yang telah berlangsung sejak lama. 

Hasil kesepakatan itu adalah mengubah nama Makedonia menjadi Republik Makedonia Utara, dan sebagai gantinya, Yunani akan menggunakan hak vetonya untuk mendukung keanggotaan Makedonia di UE dan NATO. 

Yunani, yang merupakan anggota UE sekaligus NATO, sejak lama menentang nama resmi Makedonia, karena sudah ada wilayah dengan nama yang sama di Yunani. Sengketa nama itu telah menghambat ambisi Makedonia untuk bergabung dengan UE dan NATO. 

Akhir-akhir ini, pemerintahan baru di Skopje gencar meningkatkan negosiasi Makedonia - Yunani. Meskipun ada perselisihan antara Athena dan Skopje, banyak negara, termasuk Turki, mengakui negara itu sebagai Makedonia. (AA)