Korea Utara mengkritik deklarasi dari pertemuan puncak Pakta Pertahanan Aliansi Utara atau NATO terbaru yang mengecam ekspor senjata Pyongyang ke Rusia. (Foto: AP)

DIALEKSIS.COM | Dunia - Korea Utara mengecam keras deklarasi KTT NATO yang baru-baru ini mengutuk ekspor senjata Pyongyang ke Rusia. Melalui media pemerintah pada Sabtu (13/7), Korea Utara menyebut dokumen tersebut "ilegal".

Meskipun Pyongyang berulang kali membantah tuduhan pengiriman senjata ke Moskow, pada Juni 2024 pemimpin Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian yang mencakup bantuan militer timbal balik jika diserang.

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Pyongyang, seperti dilaporkan AFP, menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Korea Utara "sangat mengecam dan menolak" deklarasi NATO. Juru bicara kementerian mengatakan deklarasi tersebut "menghasut Perang Dingin baru dan konfrontasi militer dalam skala global", serta memerlukan "kekuatan dan cara perlawanan baru."

Pernyataan ini muncul setelah para pemimpin NATO, melalui deklarasi bersama pekan ini, mengecam Korea Utara karena memicu perang agresi Rusia terhadap Ukraina dengan "memberikan dukungan militer langsung" kepada Moskow. Para pemimpin NATO juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas dukungan industri China kepada Rusia.

Sementara itu, di sela-sela KTT NATO, Korea Selatan dan AS menandatangani pedoman mengenai sistem pencegahan terpadu di Semenanjung Korea untuk melawan ancaman nuklir dan militer Korea Utara. Kantor kepresidenan Korea Selatan mengumumkan bahwa Seoul dan Washington akan mengadakan latihan militer bersama untuk menerapkan pedoman baru ini, yang meresmikan penempatan aset nuklir AS di sekitar Semenanjung Korea.

Hubungan antara kedua Korea saat ini berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Pyongyang terus meningkatkan uji coba senjata seiring semakin dekatnya hubungan dengan Rusia. Sebagai tanggapan atas pengiriman balon pembawa sampah oleh Korea Utara yang melintasi perbatasan, Seoul pada Juni 2024 menangguhkan sepenuhnya kesepakatan militer untuk mengurangi ketegangan. Korea Selatan juga melanjutkan latihan penembakan di pulau-pulau perbatasan dan zona demiliterisasi yang membagi Semenanjung Korea.