Indonesia dan Tiongkok memperluas kerja sama di sektor kelautan dan perikanan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) dan First Institute of Oceanography (FIO), Kementerian Sumber Daya Alam Republik Rakyat Tiongkok. [Foto: dok. KKP]
DIALEKSIS.COM | Aceh - Indonesia dan Tiongkok memperluas kerja sama di sektor kelautan dan perikanan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) dan First Institute of Oceanography (FIO), Kementerian Sumber Daya Alam Republik Rakyat Tiongkok.
MoU tersebut ditandatangani di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan RI oleh Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, dan Wakil Direktur Jenderal FIO, Prof. Zexun Wei.
“Kerja sama ini bukan sekadar pertukaran pelatihan atau beasiswa,” ujar Nyoman, “Tetapi merupakan langkah nyata Indonesia dalam memperkuat pilar pembangunan maritim melalui SDM yang berdaya saing global.”
Kesepakatan ini mencakup program pelatihan akademik dan vokasional, pemberian beasiswa, pertukaran dosen tamu, hingga riset bersama dalam bidang oseanografi, konservasi laut, mitigasi perubahan iklim, dan pengembangan teknologi kelautan.
Tak hanya itu, kedua pihak juga akan menjajaki pembangunan pusat pelatihan bersama, stasiun observasi laut dan meteorologi, serta platform data terintegrasi untuk memantau ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan padang lamun.
“Kami ingin memperluas akses pelatihan dan riset bagi siswa, teknisi, hingga nelayan. Ini sejalan dengan transformasi institusi pendidikan kami menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII)," ucap Kepala Pusat Pendidikan KP, Alan Frendy Koropitan.
Perkuat Peran di Kawasan lewat SEAFDEC
Selain kemitraan bilateral, Indonesia juga memperkuat diplomasi regional melalui forum Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC). Dalam SEAFDEC Council Meeting ke-57 di Singapura (20-23 Mei 2025), Kepala BPPSDM KP menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku utama perikanan di Asia Tenggara.
“Indonesia mendorong pelatihan teknis seperti penanganan ikan di atas kapal, pencatatan statistik perikanan, dan sistem dokumentasi hasil tangkapan untuk mencegah praktik ilegal,” ujar A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP.
Ia menyoroti bahwa model Smart Fisheries Village (SFV) yang dikembangkan bersama IFRDMD SEAFDEC telah menjadi contoh praktik terbaik untuk pengelolaan perikanan darat berbasis masyarakat.
Chief SEAFDEC, Dr. Andi Soesmono, turut menegaskan bahwa kolaborasi lintas negara adalah kunci keberhasilan pengelolaan perikanan berkelanjutan.
“Sinergi antarnegara sangat penting, terutama dalam menghadapi perubahan iklim, konservasi spesies akuatik, hingga isu-isu seperti ghost gear dan registrasi kapal tradisional,” katanya. [red]
Sebelumnya
