Mantan Perdana Menteri Naoto Kan dan mantan Perdana Menteri Valdis Dombrovskis. Foto: Kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Internasional - Setiap kali bencana besar melanda sebuah negara, sorotan publik hampir selalu tertuju pada kepemimpinan. Bukan semata pada skala kerusakan atau jumlah korban, tetapi pada sejauh mana negara melalui pemimpinnya hadir, sigap, dan bertanggung jawab. Dalam sejarah modern, tak sedikit pejabat tinggi yang akhirnya memilih mundur karena dinilai gagal mengelola krisis kemanusiaan akibat bencana.
Sejumlah peristiwa internasional mencatat bahwa bencana alam maupun tragedi kemanusiaan dapat menjadi titik balik runtuhnya legitimasi politik seorang pemimpin.
Salah satu contoh paling menonjol terjadi di Jepang. Perdana Menteri Naoto Kan mengundurkan diri pada 2011 setelah gempa bumi dan tsunami dahsyat memicu krisis nuklir Fukushima. Bencana tersebut menjadi salah satu tragedi terburuk di Jepang sejak Perang Dunia II.
Meski Kan sebelumnya telah berencana mundur usai pengesahan tiga Rancangan Undang-Undang energi terbarukan, popularitasnya kian terpuruk setelah publik menilai kepemimpinannya tidak cukup tegas dan meyakinkan dalam menghadapi krisis nuklir. Pada 2 Juni 2011, ia bahkan menghadapi mosi tidak percaya di parlemen Jepang (Diet), yang membuat posisinya semakin terdesak.
Tugas berat berupa rekonstruksi nasional berskala besar, penanganan kebocoran radiasi Fukushima, hingga upaya meyakinkan pasar terkait utang Jepang yang membengkak, menjadi tekanan berlapis yang akhirnya mendorong Kan memilih mundur.
“Di bawah situasi yang keras, saya merasakan sudah melakukan semua hal yang harus saya lakukan,” ujar Kan kala itu, sebagaimana dikutip media internasional.
Peristiwa serupa juga terjadi di Latvia. Perdana Menteri Valdis Dombrovskis mengundurkan diri pada November 2013 setelah insiden robohnya atap supermarket Maxima di Riga yang menewaskan 54 orang. Tragedi tersebut mengguncang Latvia dan memicu kemarahan publik terhadap lemahnya pengawasan keselamatan bangunan.
“Mempertimbangkan tragedi yang terjadi dan semua hal terkait, sebuah pemerintahan baru dibutuhkan, tentu dengan dukungan besar dari parlemen,” ujar Dombrovskis dengan suara bergetar, seperti dilansir AFP saat itu.
Ia menegaskan pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab politik atas tragedi nasional tersebut.
Sementara itu, di Yordania, banjir bandang yang melanda kawasan sekitar Laut Mati pada 2018 turut menyeret dua menteri ke pintu pengunduran diri. Bencana itu menewaskan 21 orang, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak sekolah yang sedang melakukan perjalanan wisata.
Menteri Pariwisata Lina Annab dan Menteri Pendidikan Azmi Mahafzah dituding gagal mengantisipasi serta menangani kondisi darurat. Tekanan publik yang kian menguat akhirnya membuat keduanya mengajukan pengunduran diri, yang kemudian diterima Raja Yordania Abdullah II.
Dalam pernyataannya, Lina Annab menyampaikan duka mendalam dan menyebut bahwa situasi politik serta kondisi cuaca ekstrem menjadi pertimbangan utama keputusannya.
“Situasi politik dan cuaca secara umum, serta duka mendalam dari negeri yang saya cintai, mendorong saya bertemu Raja dan menyampaikan pengunduran diri,” tulisnya, dikutip dari Al Jazeera.
Serangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa di banyak negara, bencana bukan sekadar ujian alam, tetapi juga ujian moral dan kepemimpinan. Ketika negara dinilai gagal melindungi warganya, tanggung jawab politik kerap menjadi harga yang harus dibayar.
Sebelumnya
