DIALEKSIS.COM | Myanmar - Parlemen Kanada memutuskan untuk mencabut kewarganegaraan kehormatan yang diberikan kepada pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, di tengah isu krisis kemanusiaan Rohingya di negara bagian Rakhine.

"Pada 2007, Dewan Perwakilan memberikan Aung San Suu Kyi status kewarganegaraan kehormatan Kanada. Hari ini, parlemen meloloskan mosi untuk mencabut status ini," ujar Adam Austen, juru bicara Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland.

AFP melaporkan bahwa keputusan ini diambil setelah parlemen Kanada melakukan pemungutan suara pada Kamis (27/9).

Pencabutan kewarganegaran ini dilakukan sepekan setelah Kanada mendeklarasikan operasi militer Myanmar terhadap Rohingya sebagai genosida.

Isu ini kembali menjadi sorotan sejak tahun lalu, ketika lebih dari 700 ribu orang Rohingya kabur ke Bangladesh untuk menghindari tindak kekerasan militer Myanmar di Rakhine.

Rangkaian kekerasan itu pecah setelah satu kelompok bersenjata Rohingya menyerang sejumlah pos polisi dan satu markas militer di Rakhine.

Mereka mengklaim serangan itu merupakan bentuk protes untuk membela hak-hak Rohingya yang selama ini tertindas.

Myanmar menganggap ini sebagai teror. Militer kemudian melancarkan operasi pembersihan Rakhine dari kelompok teror Rohingya.

Namun menurut sejumlah laporan, militer tak hanya menyerang kelompok tersebut, tapi juga warga sipil. Mereka bahkan dilaporkan membakar rumah-rumah hingga melakukan pembantaian orang Rohingya.

Rangkaian kekerasan ini menimbulkan kecaman terhadap Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian yang awalnya diharapkan dapat membawa perubahan setelah terpilih dalam pemilu.

Meski demikian, sejumlah pengamat memperkirakan Suu Kyi tak dapat bertindak banyak karena ditekan oleh militer yang masih memegang porsi besar dalam parlemen.

Walau mencabut status Suu Kyi, Kanada memastikan bahwa mereka akan tetap mengalirkan bantuan untuk Rohingya.

"Kami akan terus mendukung Rohingya dengan memberikan bantuan kemanusiaan, menjatuhkan sanksi atas jenderal-jenderal Myanmar, dan menuntut pihak bertanggung jawab agar diadili oleh badan internasional yang kompeten," ujar Austen. (CNN)