DIALEKSIS.COM | Dunia - Kementerian Luar Negeri mengungkap alasan Indonesia menolak usulan Amerika Serikat untuk menggelar debat terkait perlakuan China terhadap Muslim Uighur di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (6/10).

"Mengapa kita posisi menolak? Adalah karena kita tidak ingin adanya politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang terkait, misalnya dengan rivalitas politik," kata Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kemlu RI, Achsanul Habib, dalam jumpa pers virtual, Jumat (7/10).

Habib menegaskan bahwa Dewan HAM PBB dibangun sebagai forum yang konstruktif bagi negara-negara untuk berdialog secara imparsial, juga membangun kesepakatan dengan hasil baik demi kemajuan berarti.

Lebih jauh, Habib juga menekankan bahwa yang paling penting dalam penyelesaian isu HAM suatu negara ialah upaya nasional.

"Penyelesaian isu-isu yang terkait dengan HAM misalnya, atau konflik misalnya, itu harus national-led effort yang diutamakan secara inklusif dengan melibatkan para pihak yang ada di dalam negara tersebut," tutur Habib.

AFP melaporkan bahwa AS dan beberapa negara sekutunya mengusulkan Dewan HAM PBB untuk mengadakan debat terkait pelanggaran HAM di Xinjiang, China, pada Kamis.

Selama ini, China dan AS dikenal sebagai dua negara rival yang berebut pengaruh di kancah global.

Indonesia kerap menyuarakan dukungan bagi Muslim yang tertindas, seperti Rohingya di Myanmar dan Palestina. Meski demikian, Indonesia memang irit bicara terkait Uighur.

Pada 2019 lalu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemerintah Indonesia tak ikut campur urusan dalam negeri China terkait masalah Muslim Uighur di Xinjiang.

"Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta.

Kini, Indonesia mengaku sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan negara-negara lain, termasuk sesama anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Dengan perkembangan tadi, OKI pun sepakat bahwa Dewan HAM ini sesuai mandatnya tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang politis," katanya.

"Kita harapkan Dewan HAM tidak pilih-pilih, tidak selektif dalam memilih isu yang akan dibahas, sebagai contoh misalnya sekarang kita diajukan isu Xinjiang, mungkin nanti dipilih-pilih lagi dengan isu yang lain."

Berbicara lebih jauh tentang dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang, Habib mengatakan bahwa mekanisme di Dewan HAM bukan satu-satunya jalan.

"Dialog, engagement dengan berbagai pihak, terutama dengan RRT secara bilateral maupun melalui OKI, terus kita lakukan," katanya [cnnindonesia.co].