DIALEKSIS.COM | Teheran - Juru bicara militer Iran mengatakan negaranya akan terus melakukan uji coba rudal untuk membangun kemampuan pertahanan. 

"Uji coba rudal ... dilakukan untuk pertahanan dan pencegahan negara dan kami akan melanjutkan ini," Jenderal Abolfazl Shekarchi, seorang juru bicara senior untuk pasukan bersenjata Iran, seperti dikutip oleh kantor berita Tasnim.

Pernyataannya pada hari Minggu datang tak lama setelah Amerika Serikat menuduh Teheran melakukan uji coba rudal baru. Shekarchi tidak mengkonfirmasi atau menyangkal bahwa Iran telah melakukan tes baru.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Sabtu mengutuk apa yang disebutnya sebagai uji coba rudal balistik jarak menengah yang mampu membawa hulu ledak ganda sebagai pelanggaran terhadap perjanjian internasional mengenai program nuklir Teheran.

Pada hari Minggu, Iran juga meluncurkan kapal penghancur buatan dalam negeri baru, yang media negara katakan memiliki sifat siluman radar-menghindar.

The Sahand memiliki dek penerbangan untuk helikopter, peluncur torpedo, anti-pesawat dan senjata anti-kapal, rudal permukaan-ke-permukaan dan permukaan-ke-udara dan kemampuan perang elektronik, televisi negara melaporkan.

AS menerapkan kembali sanksi minyak dan keuangan terhadap Iran pada November, langkah yang dikatakannya bertujuan untuk menghentikan dugaan rudal dan program nuklirnya.

Presiden Iran Hassan Rouhani bersumpah akan melanggar sanksi yang dikenakan pada energi vital dan sektor perbankan Teheran.

Pompeo mengatakan sanksi dimaksudkan untuk meyakinkan Iran untuk "meninggalkan jalur revolusionernya saat ini".

Pada bulan Agustus, ia membentuk kelompok khusus untuk mengkoordinasikan dan menjalankan kebijakan negara terhadap Iran setelah penarikan sepihak Presiden AS Donald Trump dari kesepakatan nuklir multinasional dengan Teheran.

Trump mengumumkan pada bulan Mei bahwa pemerintahannya menarik diri dari apa yang disebutnya perjanjian "terburuk yang pernah" dirundingkan oleh AS dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran pada bulan Agustus.

Pihak lain dalam kesepakatan itu, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Cina, dan Rusia, mengatakan mereka tidak akan pergi.