Kapal Peti Kemas menyebrangi Selat Hormuz. (Foto: Hamad Mohammed/Reuters)

DIALEKSIS.COM | Iran - Interaksi angkatan laut AS di perairan Teluk dengan Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC) tetap tidak berubah meskipun Washington memasukkan kekuatan elit sebagai "organisasi teroris asing" dan menekan ekspor minyak Iran, kata seorang jenderal Iran.

Kepala staf angkatan bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Baqeri, mengatakan pada hari Minggu IRGC - yang menjamin keamanan di perairan Teluk dan Selat Hormuz untuk Iran - belum melihat adanya perubahan dalam perilaku militer AS terhadap pasukan setelah adanya daftar hitam.

"Kapal perang AS berkewajiban untuk menanggapi IRGC atas perjalanan Selat Hormuz ... dan sampai kemarin mereka telah menjawab pertanyaan-pertanyaan IRGC, dan kami belum melihat perubahan dalam prosedur mereka," kata Baqeri seperti dikutip oleh semi Iran. - Kantor berita Fars resmi.

Awal bulan ini, Amerika Serikat menetapkan IRGC sebagai "kelompok teroris" dan menuntut agar pembeli minyak Iran - termasuk India, Cina dan Turki - menghentikan pembelian pada Mei atau menghadapi sanksi dalam upaya untuk membawa "ekspor minyak Iran ke nol" dan menyangkal Teheran "sumber pendapatan utamanya".

Keputusan Washington pada 22 April untuk mengakhiri keringanan minyak yang memungkinkan beberapa pelanggan terbesar Iran untuk mengimpor bahan bakar tanpa menghadapi hukuman keuangan mendorong para pejabat senior di Teheran untuk mengancam untuk menutup Selat jika Iran dicegah menggunakan jalur air.

Selat Hormuz membawa sekitar sepertiga dari minyak laut di dunia setiap hari dan menghubungkan produsen minyak mentah Timur Tengah - termasuk Iran - ke pasar di Asia-Pasifik, Eropa, Amerika Utara dan sekitarnya.

Pada hari Minggu, Fars mengutip Baqeri yang mengatakan Iran tidak berniat untuk menutup Selat "kecuali permusuhan mencapai tingkat di mana ini tidak dapat dihindari".

"Jika minyak kita tidak lewat, minyak orang lain juga tidak akan melewati Selat Hormuz," kata Baqeri.

Seorang juru bicara Komando Pusat Pasukan Angkatan Laut AS, sementara itu, memperingatkan ancaman untuk menutup jalur air "berdampak pada komunitas internasional dan merusak aliran perdagangan bebas".

"AS, bersama dengan sekutu dan mitra kami, berkomitmen untuk kebebasan bernavigasi dan tetap berada dalam posisi dan posisi yang baik untuk menjaga arus perdagangan bebas, dan kami siap untuk menanggapi segala tindakan agresi," kata Letnan Chloe Morgan kepada Reuters agensi dalam pernyataan melalui email.

Ketegangan antara Teheran dan Washington terus meningkat sejak Presiden AS Donald Trump menarik AS tahun lalu dari kesepakatan nuklir yang diperantarai dengan Iran dan negara-negara dunia lainnya pada tahun 2015 dan menerapkan kembali langkah-langkah hukuman keuangan pada Republik Islam, menunjukkan bahwa negara itu adalah aktor yang tidak stabil di negara tersebut Timur Tengah.

Di bawah kesepakatan itu, yang ditandatangani di Wina dengan AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, dan Uni Eropa, Iran mengurangi program pengayaan uraniumnya dan berjanji tidak akan mengejar senjata nuklir.

Sebagai gantinya, sanksi internasional dicabut, yang memungkinkannya untuk menjual minyak dan gasnya di seluruh dunia.

Sejak penarikan AS, Washington telah mengejar "strategi tekanan maksimum" yang bertujuan melumpuhkan aliran pendapatan Teheran. Pada 8 April, IRGC menyebut kelompok itu sebagai "teroris".

Keputusan itu menandai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh AS terhadap seluruh institusi pemerintah asing dan menarik tanggapan langsung dari Iran, dengan Teheran menunjuk AS sebagai "negara sponsor terorisme".

Pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menyebut daftar hitam IRGC "tidak masuk akal", tetapi menyarankan Iran tidak berencana untuk menanggapi secara militer kecuali AS mengubah aturan keterlibatan yang memandu bagaimana interaksi dengan pasukan Iran.

IRGC dibentuk untuk melindungi sistem pemerintahan ulama Syiah di negara itu setelah Revolusi Islam 1979, yang menggulingkan raja sekuler sekutu Barat Shah Mohammad Reza Pahlavi dan menyebabkan pembentukan Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Dengan perkiraan 125.000 personel yang terdiri dari unit militer, angkatan laut dan udara, itu adalah organisasi keamanan paling kuat Iran.

Pasukan itu mengendalikan rudal balistik dan program nuklir negara itu, menjawab langsung Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, dan memiliki jaringan bisnis yang luas mulai dari proyek minyak dan gas hingga konstruksi dan telekomunikasi. (Al Jazeera)