DIALEKSIS.COM | Myanmar - Pasukan keamanan dan pemberontak Myanmar melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil di negara-negara bagian barat yang bergolak dan mungkin sama dengan kejahatan perang baru, kata seorang penyelidik PBB.

Lebih dari 730.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah tindakan keras tentara pada tahun 2017 yang oleh penyelidik PBB katakan dieksekusi dengan "niat genosidal" dan termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran yang meluas.

Pemerintah Myanmar membantah tuduhan itu dan mengatakan kampanye militernya di Rakhine utara adalah tanggapan terhadap serangan oleh pemberontak Rohingya.

Pasukan pemerintah saat ini berperang melawan Tentara Arakan di Rakhine dan negara bagian tetangga Chin. Tentara Arakan adalah kelompok separatis yang berjuang untuk otonomi yang lebih besar bagi etnis Budha Rakhine.

Pada 22 Juni, pihak berwenang memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk menutup layanan internet di kedua negara. Telenor Group mengatakan Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengutip "gangguan perdamaian dan penggunaan aktivitas internet untuk mengoordinasikan kegiatan ilegal".

Yanghee Lee, pelapor khusus PBB untuk Myanmar, mengatakan pekan lalu tentara mungkin melakukan pelanggaran HAM berat di bawah perlindungan pemadaman telepon seluler, tetapi pada hari Selasa ia melangkah lebih jauh.

"Konflik dengan Tentara Arakan di negara bagian Rakhine utara dan bagian-bagian negara bagian selatan Chin telah berlanjut selama beberapa bulan terakhir dan dampaknya pada warga sipil sangat menghancurkan," kata Lee. "Banyak tindakan dari Tatmadaw (tentara) dan Tentara Arakan yang melanggar hukum humaniter internasional dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang, serta melanggar hak asasi manusia."

Tentara Arakan dilaporkan telah menculik warga sipil, termasuk 12 pekerja konstruksi di Paletwa dan 52 penduduk desa di dekat perbatasan Bangladesh, katanya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.

Lee mengutip laporan-laporan warga sipil, sebagian besar lelaki etnik Rakhine, yang ditahan dan diinterogasi oleh militer karena diduga memiliki hubungan dengan Tentara Arakan dan mengatakan beberapa orang tewas dalam tahanan. Pada bulan April, sebuah helikopter militer menembaki pria dan anak laki-laki Rohingya yang mengumpulkan bambu, katanya.

Sekitar 35.000 orang telah melarikan diri dari kekerasan tahun ini, Lee menambahkan.

Kyaw Moe Tun, perwakilan tetap Myanmar untuk PBB, mengatakan bahwa pemerintah telah mengumumkan gencatan senjata hingga Agustus dan berusaha untuk melakukan rekonsiliasi nasional.

"Pemerintah Myanmar bekerja tanpa lelah untuk mengakhiri pertikaian etnis dan mengakhiri konflik dan untuk mencapai perdamaian berkelanjutan di Myanmar melalui proses perdamaian," kata Kyaw Moe Tun kepada forum.

"Kebebasan berekspresi dan media adalah salah satu bidang perubahan yang paling terlihat di Myanmar," katanya. "Tidak ada batasan yang dikenakan pada penggunaan internet dan media sosial, tetapi kita perlu mencapai keseimbangan antara keamanan dan kebebasan serta hak dan tanggung jawab."

Lee mengatakan pemadaman listrik itu membahayakan penduduk desa, menghalangi bantuan dan melindungi militer. (rel/aljazeera)