Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. [Foto: Fazry Ismail/Pool via Reuters]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perdana Menteri baru Malaysia, Anwar Ibrahim, mulai hari ini menjalankan hari pertama sebagai perdana menteri usai polemik pemilihan umum (pemilu) pekan lalu yang tidak menunjukkan hasil absolut. 

Di bawah pimpinannya, masih ada sejumlah persoalan Malaysia yang harus segera dituntaskan olehnya.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia, Suyatno Ladiqi, mengatakan setidaknya ada tiga PR utama yang perlu diselesaikan Anwar selama memimpin Negeri Jiran.

1. Korupsi yang Menjadi-jadi

Yang pertama yaitu masalah korupsi. Beberapa waktu lalu, Malaysia digemparkan dengan kasus korupsi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menyeret eks Perdana Menteri Najib Razak ke jeruji besi selama 12 tahun.

Najib dinilai hakim bersalah dan terbukti menyalahgunakan kekuasaan, mencuci uang, dan melanggar kepercayaan karena menerima dana 42 juta ringgit atau sekitar Rp139 miliar dari lembaga investasi negara, MDB, ke rekening pribadi.

Dia menjadi eks PM Malaysia pertama yang mencoreng nama Negeri Jiran hingga dipenjara. Kasus itu pun membuat dia terancam didiskualifikasi sebagai kandidat PM dalam pemilu Malaysia.

Menurut Suyatno, isu korupsi kerap membuat petahana Malaysia tersungkur. Oleh sebab itu, Anwar memiliki salah satu PR utama yaitu menyelesaikan permasalahan rasuah yang kerap berjalan lambat di negara itu.

"Karena rakyat menginginkan perubahan politik yang berkemajuan," ujar Suyatno dilansir dari CNNIndonesia.com.

2. Resesi Global Ikut Bikin Malaysia Lesu

Selain korupsi, kepemimpinan Anwar juga dibayang-bayangi ancaman resesi ekonomi global. Pada saat Ismail Sabri memimpin, Malaysia berencana memangkas nilai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2023.

Langkah itu diambil lantaran ketegangan politik, meningkatnya inflasi global, pengetatan kondisi keuangan, dan gangguan rantai pasokan.

Suyatno mengatakan resesi, juga persoalan masyarakat berpendapatan rendah, bakal jadi tantangan tersendiri bagi Anwar dalam memimpin Malaysia di masa mendatang.

"Bayangan jelas resesi ekonomi global tahun depan dan meningkatnya masyarakat yang berpendapatan rendah (B40) sekarang ini menjadi tantangan serius," ujar Suyatno.

3. Pertentangan Golongan Konservatif dan Pluralis

Lebih dari itu, persaingan politik antara kubu konservatif dan pluralis juga diproyeksi bakal jadi tantangan Anwar dalam membuat kebijakan.

Kendati demikian, Suyatno meyakini Anwar bisa mengurangi ancaman rivalitas tersebut lewat pendekatan pluralistiknya. Adanya Undang-Undang Anti Lompat Parti, juga dinilai bisa menjaga stabilitas politik selama lima tahun ke depan.

"Belum lagi deal-deal politik pembagian 'kue kekuasaan' di antara kelompok pendukungnya bisa menjadi perekat politik yang efektif," tuturnya.

Anwar Ibrahim akhirnya menjadi PM baru Malaysia setelah drama panjang karena tak ada pemenang mutlak dalam pemilu akhir pekan lalu.

Berdasarkan hasil pemilu yang keluar pada Minggu (20/11/2022), tak ada satupun partai atau koalisi yang berhasil mengantongi suara mayoritas.

Menurut konstitusi Malaysia, untuk membentuk kabinet, partai atau koalisi perlu 112 suara dari total 222 kursi parlemen. Pemegang mayoritas ini yang berhak memberikan nama calon PM ke raja.

Dalam pemilu, koalisi pimpinan Anwar, Pakatan Harapan (PH), memang meraih suara terbanyak dalam pemilu akhir pekan lalu dengan 82 kursi. Namun, angka tersebut tak cukup untuk meraih mayoritas.

Sementara koalisi pendukung Muhyiddin Yassin selaku lawan berat, Perikatan Nasional (PN), hanya mendapat 73 kursi.

Dalam pemerintahan ini sendiri, Anwar berkoalisi dengan 'musuh bebuyutannya', Barisan Nasional (BN). Anwar pun mengakui dirinya mendapat suara mayoritas di parlemen karena dukungan penuh koalisi BN.

Anwar bahkan mengisyaratkan bahwa jabatan pendampingnya nanti diperkirakan jatuh ke tangan Barisan Nasional.(CNN Indonesia)