Para pendukung protes pro-demokrasi yang berlangsung di Hong Kong pada tahun 2019 menggelar demonstrasi solidaritas di pusat kota London, Inggris, pada bulan Agustus 2019 [Foto: Henry Nicholls/Reuters]
DIALEKSIS.COM | London - Inggris mengecam otoritas Hong Kong karena menawarkan pembayaran sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam penangkapan aktivis pro-demokrasi yang tinggal di Inggris, bahkan ketika pemerintah Inggris memulai proses pemulihan perjanjian ekstradisi dengan kota otonom Tiongkok tersebut.
Menteri Luar Negeri David Lammy dan Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Jumat (25/7/2025), tak lama setelah Hong Kong mengumumkan imbalan uang tunai untuk informasi yang mengarah pada penangkapan 19 aktivis pro-demokrasi yang berbasis di luar negeri, termasuk di Inggris, yang dituduh melanggar undang-undang keamanan nasional yang ketat yang diberlakukan oleh Beijing pada tahun 2020.
Dalam pernyataan mereka, Lammy dan Cooper meminta Tiongkok untuk berhenti menargetkan suara-suara oposisi di Inggris.
"Penerbitan surat perintah penangkapan dan hadiah tambahan oleh Kepolisian Hong Kong bagi individu yang tinggal di Inggris merupakan contoh lain dari penindasan transnasional," demikian bunyi pernyataan mereka.
Hadiah yang diberikan berkisar antara 200.000 hingga satu juta dolar Hong Kong (sekitar $25.000-$125.000), tergantung pada individu yang ingin ditangkap oleh otoritas Hong Kong.
Ini adalah keempat kalinya otoritas Hong Kong menawarkan hadiah, yang menuai kritik keras dari negara-negara Barat, yang kemudian dikecam oleh Tiongkok sebagai "intervensi".
Dalam pernyataan mereka, kedua menteri Inggris tersebut mengatakan bahwa "Pemerintah ini akan terus mendukung rakyat Hong Kong, termasuk mereka yang telah menjadikan [Inggris Raya] sebagai rumah mereka. Kami sangat serius dalam melindungi hak, kebebasan, dan keselamatan mereka".
Namun, usulan terbaru dari pemerintah Inggris untuk mereformasi aturan ekstradisi telah memicu kekhawatiran serius. Beberapa pihak khawatir usulan ini dapat membuka jalan bagi dimulainya kembali ekstradisi ke Hong Kong, yang telah ditangguhkan sejak undang-undang keamanan nasional tahun 2020 diberlakukan.
Sekitar 150.000 warga negara Hong Kong bermigrasi ke Inggris melalui skema visa khusus yang diperkenalkan pada tahun 2021. [Aljazeera]
Sebelumnya
