DIALEKSIS.COM | Dunia - Pihak berwenang Inggris telah mulai menahan para pencari suaka sebagai bagian dari skema baru untuk mendeportasi mereka ke Rwanda, kata pemerintah, dan penerbangan pertama diperkirakan akan lepas landas pada awal Juli 2024.

“Tim penegakan hukum kami yang berdedikasi bekerja dengan cepat untuk segera menahan mereka yang tidak memiliki hak untuk berada di sini sehingga mereka dapat kami deportasi,” kata Menteri Dalam Negeri James Cleverly pada hari Rabu (1/5/2024).

Konfirmasi penangkapan tersebut terjadi seminggu setelah para legislator mengesahkan undang-undang kontroversial yang menyatakan Rwanda sebagai negara ketiga yang aman, mengabaikan keputusan Mahkamah Agung Inggris sebelumnya yang menyatakan skema tersebut melanggar hukum atas dasar hak asasi manusia.

Perdana Menteri Rishi Sunak, yang berjanji untuk menghentikan migran dan pencari suaka yang datang dengan perahu kecil dari daratan Eropa, pekan lalu telah menyatakan bahwa pemerintah akan mulai menahan orang segera sebelum penerbangan deportasi dimulai dalam 10 - 12 minggu.

Kementerian Dalam Negeri Inggris menyebutnya sebagai “tonggak penting” dalam rencana Rwanda, dengan merilis foto dan video petugas penegakan imigrasi yang menahan beberapa orang dengan borgol di tempat tinggal yang berbeda.

“Pemerintah ini telah kehilangan sisa kemanusiaannya,” tulis lembaga amal Freedom from Torture di media sosial pada hari Rabu.

Seorang menteri senior mengungkapkan pada hari Selasa bahwa pemerintah memperkirakan akan mendeportasi 5.700 orang tahun ini, setelah dipastikan bahwa Rwanda “pada prinsipnya” setuju untuk menerima jumlah tersebut.

Namun, pihak berwenang telah kehilangan kontak dengan ribuan orang yang berpotensi dideportasi, dan hanya 2.143 orang yang “ditempatkan untuk ditahan”. Lebih dari 3.500 saat ini belum ditemukan.

Para menteri bersikeras bahwa tim penegak hukum akan menemukan mereka. Pesawat sewaan komersial telah dipesan dan bandara telah disiagakan.

Rwanda, yang merupakan rumah bagi 13 juta orang di kawasan Great Lakes di Afrika, mengklaim sebagai salah satu negara paling stabil di benua ini dan mendapat pujian atas infrastruktur modernnya. Namun kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Presiden veteran Paul Kagame memerintah dalam iklim ketakutan, membungkam perbedaan pendapat dan kebebasan berpendapat. [Aljazeera]