Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya (tengah) memberikan sambutan dalam pertemuan ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) ke-17 di Brunei Darussalam, Kamis (8/5/2025) [Foto: Dok. Komdigi]
DIALEKSIS.COM | Brunei Darussalam - Indonesia mengajak Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau negara-negara kawasan Asia Tenggara bersama memerangi penyebaran konten negatif dan berita bohong (hoaks) khususnya pada dampaknya terhadap anak.
Kerja sama kawasan menjadi hal penting dan mutlak untuk menciptakan dan memperkuat literasi digital serta perlindungan anak di ruang digital.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) ke-17 di Brunei Darussalam, di mana Indonesia diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, selaku Ketua Delegasi Indonesia, Kamis (8/5/2025) pun menegaskannya dalam pernyataannya pada sesi Ministerial Discussion "MAJU: Media Advancing Joint Understanding".
Pertemuan yang digelar di Bandar Seri Begawan itu, dikatakan Fifi menjadi momentum strategis bagi negara-negara ASEAN untuk menyelaraskan kebijakan di sektor informasi, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
“Indonesia mengapresiasi kepemimpinan Brunei di AMRI dan menekankan bahwa isu hoaks, ujaran kebencian, serta keamanan anak di dunia maya harus menjadi prioritas Bersama,” tegas Dirjen KPM.
Dalam kesempatan itu, Indonesia memaparkan inisiatif Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) sebagai model bagi ASEAN dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap misinformasi.
"Literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tapi juga pondasi untuk membangun pemikiran kritis. ASEAN harus bergerak bersama memastikan masyarakat mampu menyaring informasi secara mandiri," tegas Fifi.
Program itu, kata Fifi dinilai relevan dengan visi MAJU yang berarti 'maju' dalam Bahasa Indonesia, sekaligus akronim dari upaya media untuk memajukan pemahaman bersama.
Isu perlindungan anak di dunia maya juga menjadi fokus pembahasan. Indonesia menyoroti kebijakan terbarunya, termasuk Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) yang mengatur perlindungan anak di ranah online.
"Anak-anak adalah generasi penerus ASEAN. Kita tidak bisa abai terhadap ancaman konten negatif yang mereka hadapi," kata Fifi.
Kebijakan itu mendapat dukungan dari sejumlah negara anggota, menandai pentingnya kolaborasi media lintas negara dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.
Di sisi lain, Indonesia mengajak perusahaan teknologi dan media di ASEAN untuk berinvestasi dalam jurnalisme berkualitas melalui regulasi yang mendorong akuntabilitas platform digital.
"Informasi yang akurat adalah tulang punggung demokrasi. Tanpa dukungan terhadap jurnalisme berkualitas, hoaks akan terus merajalela," tambahnya.
Pertemuan AMRI ke-17 ini menegaskan kembali komitmen, termasuk pertukaran praktik terbaik dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Pertemuan tahunan itu menghadirkan menteri dan pejabat tinggi bidang informasi dari 10 negara ASEAN untuk membahas isu strategis sektor media dan komunikasi, serta 2 (dua) mitra wicara ASEAN, yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Jepang. Sepuluh negara ASEAN tersebut adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Viet Nam serta Timor Leste yang masih berstatus sebagai observer.
Di sela-sela pertemuan the 17th Conference of the ASEAN Ministers Responsible for Information (17th AMRI), Indonesia juga melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Informasi Kamboja, Pertemuan antara lain membahas penanganan fake news, kebebasan pers, serta tantangan yang dihadapi oleh industri media konvensional dan perlunya menciptakan fair playing field antara media konvensional dengan platform digital global.
Tak hanya itu, AMRI leaders juga melakukan audiensi dengan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, pada 8 Mei 2025.
Pada pertemuan AMRI ke-17 pada 2025 dengan keketuaan Brunei Darussalam, mengambil tema MAJU yang dipilih sebagai simbol aspirasi bersama untuk kemajuan kawasan. Pada pertemuan ini, menghasilkan tiga dokumen kesepakatan, yaitu:
Pertama, Bandar Seri Begawan Declaration to Reaffirm the ASEAN Ministers Responsible for Information’s Commitment to Strategic Progress in Media and Information, yang menegaskan pentingnya pendekatan bersama untuk menangani mis-, dis-, dan mal-information. Deklarasi ini juga mendorong peran sektor informasi dan media dalam mendukung isu lintas sektor, termasuk ekonomi kreatif;
Kedua, Kuala Lumpur Declaration on Safe and Responsible Use of Social Media Platform; dan
Ketiga, Joint Media Statement of the 17th Conference of the ASEAN Ministers Responsible for Information and 8th Conference of the ASEAN Plus Three Ministers Responsible for Information.
Pertemuan AMRI berlangsung setiap 1,5 sampai 2 tahun sekali. AMRI bertujuan untuk dapat meningkatkan literasi informasi masyarakat ASEAN di era digital dan kerja sama antarmedia di ASEAN, serta memastikan seluruh anggota dan kelompok komunitas ASEAN memiliki akses kepada informasi. [*]
Sebelumnya
